Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah menyatakan, sampai dengan akhir Januari 2023 realisasi Pendapatan APBN provinsi setempat mencapai Rp764,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp368,1 miliar (92,9 persen, yoy).
"Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh sebesar Rp367,2 miliar (34,7 persen, yoy), PPn sebesar Rp371,8 miliar (371,8 persen) dan Bea Keluar sebesar Rp19,2 miliar (132,2 persen, yoy)," kata Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo di Palangka Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi PPh 25/29 Badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, utamanya pada sektor pertanian, kehutanan dan perik.
Sedangkan peningkatan jenis penerimaan PPn didorong tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan Januari 2022, serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPn 11 persen.
Kontraksi terjadi pada PBB sebesar Rp2,7 miliar (-23,2 persen, yoy) dan Pajak Lainnya sebesar Rp0,3 miliar (6,2persen, yoy) dipengaruhi kinerja 2022 yakni pembayaran SPPT PBB 2021 yang disetor pada 2022, tetapi diperkirakan akan mengalami peningkatan pada periode berikutnya.
Baca juga: Kanwil DJPb-ANTARA bersinergi mengawal pembangunan di Kalimantan Tengah
Selanjutnya, Bea Keluar mengalami prtumbuhan Rp 10,9 miliar (132 persen, yoy) akibat peningkatan harga referensi CPO pada Januari 2023 yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT, sehingga pemerintah kembali mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD 74/MT dan pungutan ekspor CPO sebesar USD 95/MT untuk periode 16-31 Januari 2023.
"Kemudian, realisasi PNBP mengalami kenaikan Rp4,4 miliar (15,9 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Dikbudristek (32,2 persen) dan Pendapatan Adm. Penegakan Hukum (27,4 persen)," tuturnya.
Dalam hal ini, Pendapatan BLU dari RS Bhayangkara mencapai angka Rp 0,8 miliar dan sebagai catatan pada 2023 terdapat satker yang melakukan peralihan menjadi BLU yaitu Universitas Palangka Raya.
Baca juga: Inflasi Kalteng terkendali berkat konsistensi TPID lakukan intervensi
Sedangkan di sisi lain, secara nominal, kinerja Belanja APBN TA 2022 tumbuh Rp1.036 miliar (80,36 persen, yoy), yang didorong peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp4.704,6 M (29,4 persen). Kontributor utama kenaikan alokasi adalah DBH yang mencapai Rp4.440 miliar (228 persen, yoy).
"Secara persentase, terdapat peningkatan kinerja Belanja APBN dari 5,6 persen (TA 2022) menjadi 8,6 persen (TA 2023), disebabkan akselerasi penyaluran DAU dan DBH pada Januari 2022," jelasnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, alokasi Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp541,9 miliar (-7,8 persen, yoy), yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp 287,9 miliar (-11,2 persen, yoy) dan Belanja Modal sebesar Rp312,1 miliar (-14,6 persen, yoy).
Baca juga: Pemprov Kalteng dorong optimalisasi sektor budpar tingkatkan PAD
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp178,7 miliar (2,8 persen) atau terkontraksi sebesar -23,3 persen (yoy). Kondisi tersebut lebih banyak disebabkan penurunan Belanja Modal yang cukup signifikan karena kegiatan pada K/L masih dalam tahap awal pelelangan. Pada belanja Modal dengan total pagu sebesar Rp1.821 miliar, terdapat outstanding kontrak sebesar Rp109,84 miliar atau sebesar 6,04 persen.
Secara umum, isu belanja K/L di antaranya disebabkan budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran, karena para pengelola keuangan masih berfokus pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, terdapat dana blokir sebesar 100 persen dari pagu untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemenpora, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BKPM, serta Kementerian/Lembaga yang mengelola dana DK dan TP belum dapat mengeksekusi kegiatan.
"Dari pelaksanaan APBN Januari 2023 dapat disimpulkan Kinerja APBN2022 menjadi modal positif untuk pelaksanaan APBN tahun 2023. Optimisme tersebut tetap harus diikuti kewaspadaan terhadap risiko global pada 2023, antara lain penurunan harga komoditas dunia, pelemahan ekonomi global serta volatilitas pasar keuangan," paparnya.
Baca juga: Wagub: Kalteng jadi prioritas pelaksanaan Panen Nusantara
Kalteng merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kalimantan pada 2022, dengan kontribusi sebesar 11,32 persen terhadap ekonomi Kalimantan dan 1,04 persen terhadap ekonomi nasional.
"Jika hal ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, maka dimungkinkan kontribusi perekonomian Kalteng akan menyamai Kalsel dan Kalbar," tutupnya.
Baca juga: APAVMI tingkatkan kapasitas SDM bidang audio video di Kalteng
"Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh sebesar Rp367,2 miliar (34,7 persen, yoy), PPn sebesar Rp371,8 miliar (371,8 persen) dan Bea Keluar sebesar Rp19,2 miliar (132,2 persen, yoy)," kata Kepala Kanwil DJPb Kalteng Hari Utomo di Palangka Raya, Kamis.
Dia menjelaskan, peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi PPh 25/29 Badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, utamanya pada sektor pertanian, kehutanan dan perik.
Sedangkan peningkatan jenis penerimaan PPn didorong tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan Januari 2022, serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPn 11 persen.
Kontraksi terjadi pada PBB sebesar Rp2,7 miliar (-23,2 persen, yoy) dan Pajak Lainnya sebesar Rp0,3 miliar (6,2persen, yoy) dipengaruhi kinerja 2022 yakni pembayaran SPPT PBB 2021 yang disetor pada 2022, tetapi diperkirakan akan mengalami peningkatan pada periode berikutnya.
Baca juga: Kanwil DJPb-ANTARA bersinergi mengawal pembangunan di Kalimantan Tengah
Selanjutnya, Bea Keluar mengalami prtumbuhan Rp 10,9 miliar (132 persen, yoy) akibat peningkatan harga referensi CPO pada Januari 2023 yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT, sehingga pemerintah kembali mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD 74/MT dan pungutan ekspor CPO sebesar USD 95/MT untuk periode 16-31 Januari 2023.
"Kemudian, realisasi PNBP mengalami kenaikan Rp4,4 miliar (15,9 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Dikbudristek (32,2 persen) dan Pendapatan Adm. Penegakan Hukum (27,4 persen)," tuturnya.
Dalam hal ini, Pendapatan BLU dari RS Bhayangkara mencapai angka Rp 0,8 miliar dan sebagai catatan pada 2023 terdapat satker yang melakukan peralihan menjadi BLU yaitu Universitas Palangka Raya.
Baca juga: Inflasi Kalteng terkendali berkat konsistensi TPID lakukan intervensi
Sedangkan di sisi lain, secara nominal, kinerja Belanja APBN TA 2022 tumbuh Rp1.036 miliar (80,36 persen, yoy), yang didorong peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp4.704,6 M (29,4 persen). Kontributor utama kenaikan alokasi adalah DBH yang mencapai Rp4.440 miliar (228 persen, yoy).
"Secara persentase, terdapat peningkatan kinerja Belanja APBN dari 5,6 persen (TA 2022) menjadi 8,6 persen (TA 2023), disebabkan akselerasi penyaluran DAU dan DBH pada Januari 2022," jelasnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, alokasi Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp541,9 miliar (-7,8 persen, yoy), yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp 287,9 miliar (-11,2 persen, yoy) dan Belanja Modal sebesar Rp312,1 miliar (-14,6 persen, yoy).
Baca juga: Pemprov Kalteng dorong optimalisasi sektor budpar tingkatkan PAD
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp178,7 miliar (2,8 persen) atau terkontraksi sebesar -23,3 persen (yoy). Kondisi tersebut lebih banyak disebabkan penurunan Belanja Modal yang cukup signifikan karena kegiatan pada K/L masih dalam tahap awal pelelangan. Pada belanja Modal dengan total pagu sebesar Rp1.821 miliar, terdapat outstanding kontrak sebesar Rp109,84 miliar atau sebesar 6,04 persen.
Secara umum, isu belanja K/L di antaranya disebabkan budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran, karena para pengelola keuangan masih berfokus pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, terdapat dana blokir sebesar 100 persen dari pagu untuk Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemenpora, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BKPM, serta Kementerian/Lembaga yang mengelola dana DK dan TP belum dapat mengeksekusi kegiatan.
"Dari pelaksanaan APBN Januari 2023 dapat disimpulkan Kinerja APBN2022 menjadi modal positif untuk pelaksanaan APBN tahun 2023. Optimisme tersebut tetap harus diikuti kewaspadaan terhadap risiko global pada 2023, antara lain penurunan harga komoditas dunia, pelemahan ekonomi global serta volatilitas pasar keuangan," paparnya.
Baca juga: Wagub: Kalteng jadi prioritas pelaksanaan Panen Nusantara
Kalteng merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kalimantan pada 2022, dengan kontribusi sebesar 11,32 persen terhadap ekonomi Kalimantan dan 1,04 persen terhadap ekonomi nasional.
"Jika hal ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, maka dimungkinkan kontribusi perekonomian Kalteng akan menyamai Kalsel dan Kalbar," tutupnya.
Baca juga: APAVMI tingkatkan kapasitas SDM bidang audio video di Kalteng