Kuala Pembuang (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Zuli Eko Prasetyo menyampaikan, pihaknya mendapat keluhan dari badan usaha milik desa (BUMDes) mengenai kesulitan anggaran atau permodalan, saat melaksanakan reses di Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir.
“Saat kita melaksanakan reses di desa tersebut, BUMDes mengeluhkan terkendala modal dan kita bersedia membantu mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak ketiga, yakni Bank Pembangunan Daerah,” kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Rabu.
Dia mengatakan, pihaknya juga mendapat keluhan yang sama terkait permodalan di BUMDes di desa lain seperti Pematang Limau terkait pembuatan pabrik beras. Hal tersebut perlu dioptimalkan, karena memang dua desa tersebut sangat berpotensi dalam pengembangan hasil pertanian.
“Jadi, Desa Pematang Limau itu terkendala modal pembuatan pabrik sedangkan Desa Persil Raya terkendala pembelian alat mesin pertanian (alsintan) khususnya mesin panen padi,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Seruyan canangkan pembentukan BUMD penampung beras petani
Dia menyampaikan, dirinya juga meyakini karena hal ini bentuknya BUMDes pastinya mereka memperhatikan setiap risiko yang ada jika ingin melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, serta juga sudah menghitung pendapatan dari BUMDes masing-masing.
“Hal tersebut perlu adanya dukungan khususnya dari segi modal apalagi BUMDes tersebut baru saja dibentuk, sehingga untuk bisa mengembangkan badan usaha tersebut dan dapat berdampak pada masyarakat,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga menambahkan, BUMDes juga bisa bersinergi dengan pemerintah desa, saling berkomunikasi untuk kemajuan BUMDes tersebut, yakni dengan dibantu dari sisi permodalan dan pengelolaan, karena memang hal itu dapat membawa kemajuan bagi desa.
“Kalau BUMDes itu nanti bisa maju dan berkembang tentu desa setempat juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui badan usaha tersebut, kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera,” tutupnya.
Baca juga: DPRD Seruyan minta Diskoperindag tingkatkan pengawasan dan pembinaan koperasi
Baca juga: Kemarin, PNS baru diingatkan tak minta pindah hingga pembangunan rumah betang tuntas 2023
“Saat kita melaksanakan reses di desa tersebut, BUMDes mengeluhkan terkendala modal dan kita bersedia membantu mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak ketiga, yakni Bank Pembangunan Daerah,” kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Rabu.
Dia mengatakan, pihaknya juga mendapat keluhan yang sama terkait permodalan di BUMDes di desa lain seperti Pematang Limau terkait pembuatan pabrik beras. Hal tersebut perlu dioptimalkan, karena memang dua desa tersebut sangat berpotensi dalam pengembangan hasil pertanian.
“Jadi, Desa Pematang Limau itu terkendala modal pembuatan pabrik sedangkan Desa Persil Raya terkendala pembelian alat mesin pertanian (alsintan) khususnya mesin panen padi,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Seruyan canangkan pembentukan BUMD penampung beras petani
Dia menyampaikan, dirinya juga meyakini karena hal ini bentuknya BUMDes pastinya mereka memperhatikan setiap risiko yang ada jika ingin melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, serta juga sudah menghitung pendapatan dari BUMDes masing-masing.
“Hal tersebut perlu adanya dukungan khususnya dari segi modal apalagi BUMDes tersebut baru saja dibentuk, sehingga untuk bisa mengembangkan badan usaha tersebut dan dapat berdampak pada masyarakat,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga menambahkan, BUMDes juga bisa bersinergi dengan pemerintah desa, saling berkomunikasi untuk kemajuan BUMDes tersebut, yakni dengan dibantu dari sisi permodalan dan pengelolaan, karena memang hal itu dapat membawa kemajuan bagi desa.
“Kalau BUMDes itu nanti bisa maju dan berkembang tentu desa setempat juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui badan usaha tersebut, kemudian masyarakat bisa lebih sejahtera,” tutupnya.
Baca juga: DPRD Seruyan minta Diskoperindag tingkatkan pengawasan dan pembinaan koperasi
Baca juga: Kemarin, PNS baru diingatkan tak minta pindah hingga pembangunan rumah betang tuntas 2023