Palangka Raya (ANTARA) - Sebanyak 280 rumah tidak layak huni di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah masuk program bedah rumah pada tahun anggaran 2023.
"Ada 19 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yang mengajukan program rehab ke pemerintah. Totalnya ada 1.218 usulan dan 280 diantaranya yang disetujui masuk program ini," kata Perencana Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman (Disperkimtan) Kota Palangka Raya, Bowo di Palangka Raya, Kamis.
Sementara itu, lanjut dia, 938 unit rumah lainnya dinyatakan tidak lolos verifikasi.
Bowo menjelaskan usulan bedah rumah ini masuk program bantuan stimulan perumahan swadaya dalam penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) dan stunting.
"Dia merinci untuk Kecamatan Bukit Batu 68 unit, Kecamatan Pahandut 35 unit, Kecamatan Jekan Raya 95 unit, Kecamatan Sabangau 44, dan Kecamatan Rakumpit 38 unit," katanya.
Dia menjelaskan, dalam bantuan bedah rumah yang diberikan tersebut, pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung, melainkan berupa bahan bangunan dan upah tukang.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya gandeng lembaga adat cegah kekerasan rumah tangga
Pemkot Palangka Raya juga terus berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tentunya melalui program dan kegiatan kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada akhir tahun lalu, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Kodim 1016 dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat membedah tiga rumah warga yang tidak layak huni.
Pembedahan rumah itu dilakukan mulai dari awal, bangunan yang ada dirobohkan kemudian diganti dengan bangunan baru. Konstruksi bangunan disesuaikan dengan kondisi lahan. Ada yang berupa bangunan kayu panggung dan ada juga bangunan berbahan beton.
Sementara itu, anggota Baznas Kota Palangka Raya, M Zuhri mengatakan, salah satu program prioritas yang dilakukan pihaknya adalah program bedah rumah.
"Program bedah rumah menjadi salah satu agenda membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Terutama melalui penyediaan rumah yang layak huni," katanya.
Baca juga: Disdik Palangka Raya gelar bimtek peningkatan kompetensi guru PMM
Baca juga: Anggota DPR RI ajak masyarakat jaga kerukunan umat beragama di Kalteng
Baca juga: PDIP Kalteng targetkan 15 kursi di Pemilu 2024
"Ada 19 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yang mengajukan program rehab ke pemerintah. Totalnya ada 1.218 usulan dan 280 diantaranya yang disetujui masuk program ini," kata Perencana Ahli Muda Bidang Kawasan Permukiman (Disperkimtan) Kota Palangka Raya, Bowo di Palangka Raya, Kamis.
Sementara itu, lanjut dia, 938 unit rumah lainnya dinyatakan tidak lolos verifikasi.
Bowo menjelaskan usulan bedah rumah ini masuk program bantuan stimulan perumahan swadaya dalam penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) dan stunting.
"Dia merinci untuk Kecamatan Bukit Batu 68 unit, Kecamatan Pahandut 35 unit, Kecamatan Jekan Raya 95 unit, Kecamatan Sabangau 44, dan Kecamatan Rakumpit 38 unit," katanya.
Dia menjelaskan, dalam bantuan bedah rumah yang diberikan tersebut, pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai secara langsung, melainkan berupa bahan bangunan dan upah tukang.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya gandeng lembaga adat cegah kekerasan rumah tangga
Pemkot Palangka Raya juga terus berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tentunya melalui program dan kegiatan kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada akhir tahun lalu, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Kodim 1016 dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat membedah tiga rumah warga yang tidak layak huni.
Pembedahan rumah itu dilakukan mulai dari awal, bangunan yang ada dirobohkan kemudian diganti dengan bangunan baru. Konstruksi bangunan disesuaikan dengan kondisi lahan. Ada yang berupa bangunan kayu panggung dan ada juga bangunan berbahan beton.
Sementara itu, anggota Baznas Kota Palangka Raya, M Zuhri mengatakan, salah satu program prioritas yang dilakukan pihaknya adalah program bedah rumah.
"Program bedah rumah menjadi salah satu agenda membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Terutama melalui penyediaan rumah yang layak huni," katanya.
Baca juga: Disdik Palangka Raya gelar bimtek peningkatan kompetensi guru PMM
Baca juga: Anggota DPR RI ajak masyarakat jaga kerukunan umat beragama di Kalteng
Baca juga: PDIP Kalteng targetkan 15 kursi di Pemilu 2024