Sampit (ANTARA) - Kesadaran pemerintah desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah untuk mewujudkan transparansi patut diacungi jempol, salah satunya dari antusiasme mereka membuat website desa sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Setelah desa-desa di Kecamatan Tualan Hulu, kemarin giliran desa-desa di Kecamatan Parenggean yang mengikuti pelatihan membuat website. Itu atas inisiatif mereka sendiri, bahkan dengan biaya dari desa masing-masing. Kami hanya memfasilitasi," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Raihansyah di Sampit, Minggu.
Rabu (15/3) lalu aparatur dari 11 desa di Kecamatan Tualan Hulu mengikuti pelatihan membuat website dan pelaporan sistem keuangan desa. Kegiatan dilaksanakan di aula DPMD Kotawaringin Timur dengan narasumber dari DPMD, Inspektorat dan Diskominfo.
Selanjutnya Senin (21/3) giliran 10 desa dari Kecamatan Parenggean yang datang mengikuti kegiatan serupa. Desa-desa tersebut yaitu Manjalin, Karang Sari, Sari Harapan, Barunang Miri, Kabuau, Tehang, Sumber Makmur, Bejarau, Karang Tunggal dan Karya Bersama.
Kotawaringin Timur terdiri dari 168 desa, 17 kelurahan dan 17 kecamatan. Hingga saat ini sudah ada 63 desa yang sudah membuat website desa yang mereka gunakan untuk penyampaian informasi program pembangunan, kemudahan layanan, hingga laporan kondisi keuangan desa.
Baca juga: Pembangunan pabrik di Kotim dorong peningkatan sektor pertanian
Raihansyah mengaku salut karena semangat aparatur desa sangat tinggi untuk meningkatkan pelayanan. Mereka sangat ramai-ramai memanfaatkan sistem online, mulai dari membuat website, pelaporan sistem keuangan desa (siskeudes) serta layanan lainnya.
Pemerintah desa menyadari bahwa digitalisasi menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan. Perubahan ini harus dilakukan karena cepat atau lambat perkembangan pelayanan harus mengikut kemajuan teknologi.
Keterbukaan ini untuk mencegah munculnya prasangka tidak baik terhadap pemerintah desa. Masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan keuangan dan pembangunan desa, sementara aparatur desa juga akan selalu berupaya menjalankan pemerintahan dengan baik dan lurus sesuai aturan.
Pembuatan website desa sebagai bentuk transparansi karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait perkembangan program dan realisasi pembangunan, laporan keuangan atau APBDes dan informasi lainnya.
"Meskipun di sejumlah desa masih terkendala listrik dan jaringan internet, mereka tetap bersemangat membuat website desa. Kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang. Kalau kita terus menunggu maka kita tidak akan maju. Setiap kecamatan akan ada satu desa menjadi leader atau percontohan," demikian Raihansyah.
Baca juga: Pemkab Kotim berharap pemprov wujudkan janji memperbaiki jalan lingkar selatan
Baca juga: Pemkab Kotim minta pemprov bantu perjuangkan perpanjangan landasan bandara Sampit
Baca juga: Sampit jadi sasaran pengemis musiman Ramadhan
"Setelah desa-desa di Kecamatan Tualan Hulu, kemarin giliran desa-desa di Kecamatan Parenggean yang mengikuti pelatihan membuat website. Itu atas inisiatif mereka sendiri, bahkan dengan biaya dari desa masing-masing. Kami hanya memfasilitasi," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Raihansyah di Sampit, Minggu.
Rabu (15/3) lalu aparatur dari 11 desa di Kecamatan Tualan Hulu mengikuti pelatihan membuat website dan pelaporan sistem keuangan desa. Kegiatan dilaksanakan di aula DPMD Kotawaringin Timur dengan narasumber dari DPMD, Inspektorat dan Diskominfo.
Selanjutnya Senin (21/3) giliran 10 desa dari Kecamatan Parenggean yang datang mengikuti kegiatan serupa. Desa-desa tersebut yaitu Manjalin, Karang Sari, Sari Harapan, Barunang Miri, Kabuau, Tehang, Sumber Makmur, Bejarau, Karang Tunggal dan Karya Bersama.
Kotawaringin Timur terdiri dari 168 desa, 17 kelurahan dan 17 kecamatan. Hingga saat ini sudah ada 63 desa yang sudah membuat website desa yang mereka gunakan untuk penyampaian informasi program pembangunan, kemudahan layanan, hingga laporan kondisi keuangan desa.
Baca juga: Pembangunan pabrik di Kotim dorong peningkatan sektor pertanian
Raihansyah mengaku salut karena semangat aparatur desa sangat tinggi untuk meningkatkan pelayanan. Mereka sangat ramai-ramai memanfaatkan sistem online, mulai dari membuat website, pelaporan sistem keuangan desa (siskeudes) serta layanan lainnya.
Pemerintah desa menyadari bahwa digitalisasi menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan. Perubahan ini harus dilakukan karena cepat atau lambat perkembangan pelayanan harus mengikut kemajuan teknologi.
Keterbukaan ini untuk mencegah munculnya prasangka tidak baik terhadap pemerintah desa. Masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan keuangan dan pembangunan desa, sementara aparatur desa juga akan selalu berupaya menjalankan pemerintahan dengan baik dan lurus sesuai aturan.
Pembuatan website desa sebagai bentuk transparansi karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait perkembangan program dan realisasi pembangunan, laporan keuangan atau APBDes dan informasi lainnya.
"Meskipun di sejumlah desa masih terkendala listrik dan jaringan internet, mereka tetap bersemangat membuat website desa. Kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang. Kalau kita terus menunggu maka kita tidak akan maju. Setiap kecamatan akan ada satu desa menjadi leader atau percontohan," demikian Raihansyah.
Baca juga: Pemkab Kotim berharap pemprov wujudkan janji memperbaiki jalan lingkar selatan
Baca juga: Pemkab Kotim minta pemprov bantu perjuangkan perpanjangan landasan bandara Sampit
Baca juga: Sampit jadi sasaran pengemis musiman Ramadhan