Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun meminta seluruh perusahaan besar yang beroperasi di daerah ini mewujudkan komitmen membantu masyarakat, khususnya di sekitar lokasi perusahaan.
"Kalau perusahaan memang mempunyai komitmen tinggi peduli terhadap masyarakat kita, saya yakin berbagai permasalahan bisa dihindari. Ketika perusahaan menghargai dan membantu masyarakat, masyarakat juga tentu akan mendukung perusahaan," kata Rimbun.
Saat ini sebagian perusahaan sudah menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat. Mereka beroperasi sesuai aturan dan menghargai hak masyarakat, juga dengan tulus membantu masyarakat melalui berbagai program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan mereka.
Perusahaan seperti ini dipastikan akan selalu didukung masyarakat. Apalagi ketika perusahaan juga memberdayakan warga desa sekitar perusahaan dalam berbagai hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, tidak sedikit pula perusahaan yang hubungannya kurang bagus dengan masyarakat desa sekitar perusahaan. Bahkan tidak jarang perusahaan terlibat konflik dengan masyarakat akibat sengketa lahan maupun pemicu lainnya.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi pemerintah pusat dirikan BLK di Sampit
Rimbun mendukung masyarakat yang tetap kompak ketika ada terjadi permasalahan. Menurutnya, sangat wajar jika masyarakat mempertahankan hak-hak mereka yang sudah ada turun-temurun, tetapi kini terancam hilang akibat hadirnya perusahaan.
"Saya mengapresiasi atas kekompakan masyarakat dalam memperjuangkan hak. Dalam kondisi seperti itu, saya juga tidak akan ragu mendukung masyarakat dengan turun ke lapangan," tegas Rimbun.
Menurut politisi PDIP ini, dengan APBD yang baru sekitar Rp2 triliun, Kotawaringin Timur masih membutuhkan kehadiran investasi untuk membantu membangun daerah ini. Namun tentunya investasi yang diharapkan adalah investasi yang ramah lingkungan, mematuhi aturan dan kearifan lokal, serta turut membawa manfaat bagi masyarakat.
Saat ini terdapat lebih dari 50 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit serta sejumlah perusahaan pertambangan dan kehutanan. Jika seluruh perusahaan menjalankan program CSR mereka dengan benar sesuai aturan dan disinergikan dengan program pemerintah daerah, maka diyakini dampaknya akan sangat besar terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kemakmuran masyarakat.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta menertibkan kendaraan parkir sembarangan
Baca juga: DPRD Kotim: Pulau Hanaut perlu percepatan peningkatan infrastruktur
Baca juga: Legislator: Penanggulangan kebakaran perlu payung hukum hadapi semakin beratnya tantangan
"Kalau perusahaan memang mempunyai komitmen tinggi peduli terhadap masyarakat kita, saya yakin berbagai permasalahan bisa dihindari. Ketika perusahaan menghargai dan membantu masyarakat, masyarakat juga tentu akan mendukung perusahaan," kata Rimbun.
Saat ini sebagian perusahaan sudah menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat. Mereka beroperasi sesuai aturan dan menghargai hak masyarakat, juga dengan tulus membantu masyarakat melalui berbagai program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan mereka.
Perusahaan seperti ini dipastikan akan selalu didukung masyarakat. Apalagi ketika perusahaan juga memberdayakan warga desa sekitar perusahaan dalam berbagai hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, tidak sedikit pula perusahaan yang hubungannya kurang bagus dengan masyarakat desa sekitar perusahaan. Bahkan tidak jarang perusahaan terlibat konflik dengan masyarakat akibat sengketa lahan maupun pemicu lainnya.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi pemerintah pusat dirikan BLK di Sampit
Rimbun mendukung masyarakat yang tetap kompak ketika ada terjadi permasalahan. Menurutnya, sangat wajar jika masyarakat mempertahankan hak-hak mereka yang sudah ada turun-temurun, tetapi kini terancam hilang akibat hadirnya perusahaan.
"Saya mengapresiasi atas kekompakan masyarakat dalam memperjuangkan hak. Dalam kondisi seperti itu, saya juga tidak akan ragu mendukung masyarakat dengan turun ke lapangan," tegas Rimbun.
Menurut politisi PDIP ini, dengan APBD yang baru sekitar Rp2 triliun, Kotawaringin Timur masih membutuhkan kehadiran investasi untuk membantu membangun daerah ini. Namun tentunya investasi yang diharapkan adalah investasi yang ramah lingkungan, mematuhi aturan dan kearifan lokal, serta turut membawa manfaat bagi masyarakat.
Saat ini terdapat lebih dari 50 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit serta sejumlah perusahaan pertambangan dan kehutanan. Jika seluruh perusahaan menjalankan program CSR mereka dengan benar sesuai aturan dan disinergikan dengan program pemerintah daerah, maka diyakini dampaknya akan sangat besar terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kemakmuran masyarakat.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta menertibkan kendaraan parkir sembarangan
Baca juga: DPRD Kotim: Pulau Hanaut perlu percepatan peningkatan infrastruktur
Baca juga: Legislator: Penanggulangan kebakaran perlu payung hukum hadapi semakin beratnya tantangan