Sampit (ANTARA) - Komitmen pemerintah pusat dalam mendirikan Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) di Sampit mendapat apresiasi tinggi dari DPRD setempat karena diyakini akan membawa dampak positif yang besar bagi daerah ini.
"Kita tentu sangat berterima kasih karena Sampit yang dipilih menjadi lokasi pendirian BLK di Kalimantan Tengah ini. Ini sebuah kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada kita," kata Rinie di Sampit, Jumat.
Rinie berharap pendirian UPTP BLK ini berjalan lancar sehingga bisa segera beroperasi. Pemerintah daerah juga sangat serius, dibuktikan dengan hibah lahan yang sudah diserahkan untuk pembangunan UPTP BLK tersebut.
Kehadiran BLK ini nantinya akan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan kerja. Tujuannya agar masyarakat mempunyai daya saing tinggi di bursa kerja karena memiliki keterampilan kerja yang mumpuni.
Kotawaringin Timur harus memaksimalkan keberadaan BLK ini nantinya. Masyarakat diharapkan juga termotivasi meningkatkan kemampuan melalui BLK sehingga tidak hanya menjadi penonton ketika warga dari daerah lain juga berdatangan belajar di BLK tersebut.
"Kami di DPRD mendukung penuh program ini. Kami minta Dinas Tenaga Kerja untuk terus memonitor agar bisa membantu jika dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kendala. Kita semua harus mendukung program ini," ucap Rinie.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta menertibkan kendaraan parkir sembarangan
Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuktikan komitmen mereka untuk membangun UPTP BLK Kotawaringin Timur dengan mengalokasikan anggaran Rp800 juta untuk tahap awal pembangunannya.
"BLK tahun ini sudah ada dana perencanaan. Mereka (Kemenaker) sedang sondir (uji kekuatan tanah) bersama konsultan perencanaan, termasuk lab tanah. Tahun ini untuk perencanaan Rp800 juta," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Johny Tangkere.
Sebelumnya, untuk mendukung rencana itu, Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima lahan terkait rencana pembangunan UPTP BLK di Sampit. Kegiatan itu dilaksanakan di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Rabu (7/9/2022) lalu.
Tanah yang dihibahkan untuk pendirian UPTP BLK tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman km 4,5. Tanah seluas 4,3 hektare itu sebelumnya ditempati Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Selain itu juga ada lahan seluas 20 hektare di Jalan Jenderal Sudirman km 16 yang sudah disiapkan. Rencananya tanah di km 4,5 akan dibangun bangunan UPTP BLK, sedangkan di km 16 disiapkan untuk pengembangan dan kegiatan lapangannya.
"Saat ini baru tahap awal. Selanjutnya mungkin sekitar Rp20 miliar untuk bangunannya yang akan dikerjakan sekaligus pada 2024. Biaya itu di luar peralatan," demikian Johny Tangkere.
Baca juga: DPRD Kotim: Pulau Hanaut perlu percepatan peningkatan infrastruktur
Baca juga: Legislator: Penanggulangan kebakaran perlu payung hukum hadapi semakin beratnya tantangan
Baca juga: Pelayanan BPJS Kesehatan di Kotim harus semakin dipermudah
"Kita tentu sangat berterima kasih karena Sampit yang dipilih menjadi lokasi pendirian BLK di Kalimantan Tengah ini. Ini sebuah kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada kita," kata Rinie di Sampit, Jumat.
Rinie berharap pendirian UPTP BLK ini berjalan lancar sehingga bisa segera beroperasi. Pemerintah daerah juga sangat serius, dibuktikan dengan hibah lahan yang sudah diserahkan untuk pembangunan UPTP BLK tersebut.
Kehadiran BLK ini nantinya akan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan kerja. Tujuannya agar masyarakat mempunyai daya saing tinggi di bursa kerja karena memiliki keterampilan kerja yang mumpuni.
Kotawaringin Timur harus memaksimalkan keberadaan BLK ini nantinya. Masyarakat diharapkan juga termotivasi meningkatkan kemampuan melalui BLK sehingga tidak hanya menjadi penonton ketika warga dari daerah lain juga berdatangan belajar di BLK tersebut.
"Kami di DPRD mendukung penuh program ini. Kami minta Dinas Tenaga Kerja untuk terus memonitor agar bisa membantu jika dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kendala. Kita semua harus mendukung program ini," ucap Rinie.
Baca juga: Pemkab Kotim diminta menertibkan kendaraan parkir sembarangan
Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuktikan komitmen mereka untuk membangun UPTP BLK Kotawaringin Timur dengan mengalokasikan anggaran Rp800 juta untuk tahap awal pembangunannya.
"BLK tahun ini sudah ada dana perencanaan. Mereka (Kemenaker) sedang sondir (uji kekuatan tanah) bersama konsultan perencanaan, termasuk lab tanah. Tahun ini untuk perencanaan Rp800 juta," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Johny Tangkere.
Sebelumnya, untuk mendukung rencana itu, Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima lahan terkait rencana pembangunan UPTP BLK di Sampit. Kegiatan itu dilaksanakan di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Rabu (7/9/2022) lalu.
Tanah yang dihibahkan untuk pendirian UPTP BLK tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman km 4,5. Tanah seluas 4,3 hektare itu sebelumnya ditempati Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Selain itu juga ada lahan seluas 20 hektare di Jalan Jenderal Sudirman km 16 yang sudah disiapkan. Rencananya tanah di km 4,5 akan dibangun bangunan UPTP BLK, sedangkan di km 16 disiapkan untuk pengembangan dan kegiatan lapangannya.
"Saat ini baru tahap awal. Selanjutnya mungkin sekitar Rp20 miliar untuk bangunannya yang akan dikerjakan sekaligus pada 2024. Biaya itu di luar peralatan," demikian Johny Tangkere.
Baca juga: DPRD Kotim: Pulau Hanaut perlu percepatan peningkatan infrastruktur
Baca juga: Legislator: Penanggulangan kebakaran perlu payung hukum hadapi semakin beratnya tantangan
Baca juga: Pelayanan BPJS Kesehatan di Kotim harus semakin dipermudah