Jakarta (ANTARA) - Pertemuan KTT Ke-42 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menyepakati untuk membentuk Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Village Network/AVN).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa Jejaring Desa ASEAN adalah jaringan desa, kelompok desa, dan asosiasi desa yang terbuka, mandiri, dan dari bawah ke atas (bottom up) di seluruh Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk bertukar pandangan dan pengalaman tentang solusi cerdas dalam menanggapi tantangan perdesaan.
"ASEAN Villages Network membuat suara desa didengar di tingkat lokal, nasional dan regional," kata Mendes PDTT dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan AVN merupakan platform terbuka untuk mendiskusikan dan mempertukarkan (sharing knowledge berbagai isu yang terkait dengan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan perdesaan di masa mendatang.
Ia mengatakan pada pelaksanaannya Jejaring Desa ASEAN fokus pada tiga area kerja sama, yaitu desa wisata, desa digital dan OVOP (One Product One Village).
Ia menyebutkan desa-desa yang menjadi proyek percontohan untuk desa wisata, yakni Desa Mangunan di Bantul DIY, Desa Kembang Kuning di Lombok Timur di NTB, Desa Sekapuk di Gresik, Jatim.
Untuk desa digital, yakni Desa Cibiriu Wetan di Bandung, Jabar, Desa Duda Timur di Karangasem, Bali, Desa Kubu di Kubu, Kalimantan Barat.
Sedangkan untuk Desa OVOP, yakni Desa Muara Badak Ulu di Kutai Kartanegara, Kaltim, Desa Namang di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Desa Blendung di Pemalang, Jawa Tengah.
Selanjutnya, kata Mendes PDTT, akan diselenggarakan dan dipimpin secara bergilir pertemuan pejabat senior ASEAN, Senior Official Meeting on Rural Deveelopment and Poverty Eradication (SOMRDPE) tentang pembangunan perdesaan dan pemberantasan kemiskinan setidaknya sekali setahun.
Rencananya, pertemuan tahunan pertama Jejaring Desa ASEAN dijadwalkan pada bulan Juli 2023 di Indonesia.
Mendes PDTT berharap negara-negara ASEAN lainnya dapat belajar tentang kebijakan pembangunan desa di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan kebijakan pembangunan desa terbaik di Asia, sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam pembangunan desa.
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito selaku Chair of SOMRDPE Indonesia menyampaikan melalui forum ini, negara-negara di ASEAN secara bersama-sama dapat membangun kolaborasi lintas sektor dalam rangka pembangunan desa dan perdesaan agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing, sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dan secara luas untuk kemajuan Kawasan ASEAN.
"Diharapkan kita mampu mengakomodasi isu-isu pembangunan desa dan perdesaan, seperti ketahanan pangan, konektivitas, pasokan listrik dan air, pendidikan/literasi, ketenagakerjaan, migrasi ke daerah perkotaan, reformasi pertanahan, dan defisit infrastruktur," katanya.