Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan dirinya sempat bicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo setelah mendampingi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Istana Merdeka Jakarta.
"Saya ada urusan lain tadi dengan Bapak Presiden, tadi sebentar (bicara empat mata) setelah acara PSMTI tadi," kata Hary Tanoe di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hary Tanoe mengaku ikut mendampingi Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta dan para pengusaha lainnya untuk berbicara mengenai dukungan PSMTI terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca juga: Hary Tanoe datangi Istana bertemu Presiden Jokowi
Namun, Hary Tanoe membantah mengenai penyerahan nama menteri dari Partai Perindo ke Presiden Jokowi.
"Tidak betul, tidak menyerahkan apa-apa. Saya hanya cukup membangun Partai Perindo karena membangun partai itu butuh konsentrasi, butuh fokus, jadi tugas saya membangun partai supaya bisa menjadi partai yang besar," ungkap Hary.
Sedangkan untuk PSMTI bersikap mendukung program pembangunan Presiden Jokowi.
"Kalau sikap PSMTI mendukung apa yang sudah dilakukan beliau dan yang diharapkan ada kontinuitas, secara implisit memang seperti itu, apa yang didukung beliau pasti didukung PSMTI," tambah Hary.
Baca juga: Hary Tanoe Mangkir Dari Panggilan Kejagung Soal Dugaan Korupsi
Sementara mengenai bakal calon presiden dari Perindo pun belum diputuskan. "Terlalu pagi (soal capres), saya harus bicara dengan teman DPP, kita kaji dengan baik baru kita putuskan," ungkap Hary.
Ia pun membuka komunikasi dengan semua partai politik lainnya.
"Nanti kita lihat ada berapa yang didukung partai mana saja, kita mengambil sikap di salah satu itu," tambah Hary.
Baca juga: Polemik DPW Perindo Kalteng, SK kepengurusan baru dipermasalahkan
Nama capres final Perindo akan disampaikan pada Juni 2023. "Mudah-mudahan tidak lewat bulan Juni karena ini keputusan ini harus matang," kata Hary.
Saat ini sudah ada tiga orang nama bakal calon presiden yang mencuat untuk mengikuti Pemilihan Umum 2024, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.
Terakhir ada nama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusulkan oleh Partai Gerindra yang juga berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Perindo siap kawal pemerintahan Jokowi lewat kepengurusan daerah dan media
Baca juga: Harry Tanoe: partai hanya sarana, bukan tujuan
"Saya ada urusan lain tadi dengan Bapak Presiden, tadi sebentar (bicara empat mata) setelah acara PSMTI tadi," kata Hary Tanoe di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Hary Tanoe mengaku ikut mendampingi Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta dan para pengusaha lainnya untuk berbicara mengenai dukungan PSMTI terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca juga: Hary Tanoe datangi Istana bertemu Presiden Jokowi
Namun, Hary Tanoe membantah mengenai penyerahan nama menteri dari Partai Perindo ke Presiden Jokowi.
"Tidak betul, tidak menyerahkan apa-apa. Saya hanya cukup membangun Partai Perindo karena membangun partai itu butuh konsentrasi, butuh fokus, jadi tugas saya membangun partai supaya bisa menjadi partai yang besar," ungkap Hary.
Sedangkan untuk PSMTI bersikap mendukung program pembangunan Presiden Jokowi.
"Kalau sikap PSMTI mendukung apa yang sudah dilakukan beliau dan yang diharapkan ada kontinuitas, secara implisit memang seperti itu, apa yang didukung beliau pasti didukung PSMTI," tambah Hary.
Baca juga: Hary Tanoe Mangkir Dari Panggilan Kejagung Soal Dugaan Korupsi
Sementara mengenai bakal calon presiden dari Perindo pun belum diputuskan. "Terlalu pagi (soal capres), saya harus bicara dengan teman DPP, kita kaji dengan baik baru kita putuskan," ungkap Hary.
Ia pun membuka komunikasi dengan semua partai politik lainnya.
"Nanti kita lihat ada berapa yang didukung partai mana saja, kita mengambil sikap di salah satu itu," tambah Hary.
Baca juga: Polemik DPW Perindo Kalteng, SK kepengurusan baru dipermasalahkan
Nama capres final Perindo akan disampaikan pada Juni 2023. "Mudah-mudahan tidak lewat bulan Juni karena ini keputusan ini harus matang," kata Hary.
Saat ini sudah ada tiga orang nama bakal calon presiden yang mencuat untuk mengikuti Pemilihan Umum 2024, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI-Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.
Terakhir ada nama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusulkan oleh Partai Gerindra yang juga berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Perindo siap kawal pemerintahan Jokowi lewat kepengurusan daerah dan media
Baca juga: Harry Tanoe: partai hanya sarana, bukan tujuan