Jakarta (ANTARA) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mendukung sikap Presiden Joko Widodo menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disebut cawe-cawe untuk melaksanakan demokrasi yang baik.
Menurut Jusuf Kalla, sikap cawe-cawe itu untuk menjaga demokrasi dalam menjalankan pemilu jujur dan adil tersebut sangat bagus.
"Kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin apa yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik agar pemilu jujur dan adil, tentu kita dukung," kata Jusuf Kalla di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Jusuf Kalla menilai Jokowi mengetahui batasan tersendiri dalam melaksanakan demokrasi yang baik serta pemilu yang jujur dan adil.
Baca juga: Presiden Jokowi: Saya bukan cawe-cawe politik
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menanggapi kebijakan infrastruktur yang harus tetap berjalan. Kendati demikian, dengan mempertimbangkan infrastruktur yang efisien sesuai dengan kebutuhannya.
Di sisi lain, dia tidak menampik setiap pemimpin memiliki caranya masing-masing dalam membangun infrastruktur.
"Tetap pembangunan pemerintah tetap, jalan industri tetap jalan, cuman tentu caranya berbeda masing-masing pemimpin dan pemerintahan tujuannya sama tidak ada perbedaan tujuan. Akan tetapi, yang berbeda adalah cara pilihan masing-masing pemimpin pemerintahan yang ada dan kondisi yang ada," katanya.
Baca juga: Erick Thohir disebut sosok dekat dengan Jokowi
Baca juga: Jusuf Kalla : Kecilkan volume speaker masjid untuk jaga kesyahduan
JK juga menilai Pemerintah menjaga agar aparat tidak campur tangan dalam kontestasi politik Pemilu 2024. Menurut JK, posisi aparat hanya sebagai wasit.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
"Ya, ngobrol saja, ngobrol tentang cawe-cawe pokoknya," kata Helmy Yahya, pemilik kanal Youtube "Helmy Yahya Bicara" di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5).
Baca juga: Presiden Jokowi bertemu dengan para pemimpin redaksi media
Baca juga: Presiden Jokowi adalah mentor saya, kata Ganjar Pranowo
Baca juga: Jokowi bahas kebijakan "Golden Visa" bersama para menteri
Menurut Jusuf Kalla, sikap cawe-cawe itu untuk menjaga demokrasi dalam menjalankan pemilu jujur dan adil tersebut sangat bagus.
"Kita harap tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin apa yang dijelaskan untuk demokrasi berjalan dengan baik agar pemilu jujur dan adil, tentu kita dukung," kata Jusuf Kalla di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Jusuf Kalla menilai Jokowi mengetahui batasan tersendiri dalam melaksanakan demokrasi yang baik serta pemilu yang jujur dan adil.
Baca juga: Presiden Jokowi: Saya bukan cawe-cawe politik
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menanggapi kebijakan infrastruktur yang harus tetap berjalan. Kendati demikian, dengan mempertimbangkan infrastruktur yang efisien sesuai dengan kebutuhannya.
Di sisi lain, dia tidak menampik setiap pemimpin memiliki caranya masing-masing dalam membangun infrastruktur.
"Tetap pembangunan pemerintah tetap, jalan industri tetap jalan, cuman tentu caranya berbeda masing-masing pemimpin dan pemerintahan tujuannya sama tidak ada perbedaan tujuan. Akan tetapi, yang berbeda adalah cara pilihan masing-masing pemimpin pemerintahan yang ada dan kondisi yang ada," katanya.
Baca juga: Erick Thohir disebut sosok dekat dengan Jokowi
Baca juga: Jusuf Kalla : Kecilkan volume speaker masjid untuk jaga kesyahduan
JK juga menilai Pemerintah menjaga agar aparat tidak campur tangan dalam kontestasi politik Pemilu 2024. Menurut JK, posisi aparat hanya sebagai wasit.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan pegiat media di Istana Merdeka Jakarta.
"Ya, ngobrol saja, ngobrol tentang cawe-cawe pokoknya," kata Helmy Yahya, pemilik kanal Youtube "Helmy Yahya Bicara" di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5).
Baca juga: Presiden Jokowi bertemu dengan para pemimpin redaksi media
Baca juga: Presiden Jokowi adalah mentor saya, kata Ganjar Pranowo
Baca juga: Jokowi bahas kebijakan "Golden Visa" bersama para menteri