Kuala Kapuas (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas,Kalimantan Tengah, Mardani, mendukung pemerintah daerah setempat dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan perhutanan sosial.
“Kita sangat mendukung adanya pembangunan perhutanan sosial ini, dalam rangka menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kapuas,” kata Mardani di Kuala Kapuas, Minggu.
Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, bahwa program perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tujuannya agar masyarakat sekitar hutan bisa sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan.
“Program Perhutanan Sosial ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan supaya masyarakat kita yang berada di sekitar hutan dapat sejahtera, namun tetap dapat menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan tersebut,” harapnya.
Selain itu, lanjutnya, bahwa pembangunan perhutanan sosial ini sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Kapuas, yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026.
"Adapun rencana daerah Kabupaten Kapuas tahun 2024 sampai 2026 yakni menurunkan angka pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran termasuk akibat pandemi COVID-19,” katanya.
Program ini tentunya, diharapkan semua pihak dapat mendukung rencana pembangunan perhutanan sosial tersebut, agar kelestarian dan fungsi kawasan hutan di daerah setempat, berjalan dengan baik serta sesuai dengan harapan bersama.
“Mari kita sama-sama mendukung dan menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan kita demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya,” ajaknya.
Sebelumnya, Pemkab Kapuas, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat, akan menyusun rencana atau road map pembangunan perhutanan sosial.
"Tujuannya menyusun rencana/road map pembangunan perhutanan sosial yang nanti akan digabungkan dengan kawasan pedesaan di Kapuas," Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan.
Konsep perhutanan sosial dan digabung dengan pedesaan mungkin menjadi sesuatu yang baru menggabungkan dua program kementerian antara Kemendes PDTT ada namanya pembangunan kawasan pedesaan dan KLHK ada perhutanan sosial.
"Jadi kita akan bangun kawasan pedesaan tapi basisnya perhutanan sosial. Kita berharap ke depan dengan adanya kawasan ini bisa membuka ruang menyelamatkan ruang bagi masyarakat desa untuk tetap bisa beraktivitas dalam menjaga lingkungannya jangan sampai nanti proses investasi segala macam akan menghabiskan ruang-ruang masyarakat berkembang dan berkehidupan dengan baik," demikian Budi Kurniawan.