Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah menyatakan, hingga akhir Mei 2023, realisasi Pendapatan APBN provinsi setempat mencapai Rp3.801,4 miliar, yakni mengalami kenaikan sebesar Rp473,7 miliar atau 14,2 persen (yoy) hingga 31 Mei 2023.
Kepala DJPb Kalteng Hari Utomo di Palangka Raya, Jumat, menjelaskan, kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh sebesar Rp2.141,3 miliar atau 30,7 persen (yoy).
"Selain itu, kontributor utama lainnya adalah PPn sebesar Rp1.197,0 miliar atau 26,0 persen dan Bea Masuk sebesar Rp77,1 miliar atau 41,6 persen (yoy)," katanya.
Peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi PPh 25/29 Badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik khususnya karena kenaikan produksi dan harga komoditas batubara maupun kelapa sawit beserta sektor pendukungnya.
"Sedangkan peningkatan jenis penerimaan PPn didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan Mei 2022, serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPn 11 persen," jelasnya.
Baca juga: Gubernur Kalteng: Idul Adha momentum tingkatkan kepedulian kepada sesama
Di sisi lain, kontraksi penerimaan terjadi pada PBB sebesar Rp9,2 miliar atau -16,7 persen (yoy), lantaran SPPT PBB 2023 yang telah diterbitkan belum dibayarkan oleh wajib pajak dengan batas waktu pembayaran sampai dengan akhir 2023, serta kinerja 2022 yang cukup tinggi yakni pembayaran SPPT PBB 2021 yang disetor pada 2022.
"Adapun pajak lainnya yang mengalami kontraksi sebesar Rp0,4 miliar atau -1,4 persen (yoy)," tuturnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk Bea Keluar mengalami kontraksi Rp311,4 miliar atau -68,2 persen (yoy) akibat penurunan volume serta harga komoditas CPO dan turunannya.
Selanjutnya, realisasi PNBP mengalami kenaikan Rp43,6 miliar atau 21,7 persen (yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Lain-Lain mencapai 23,4 persen dan Pendapatan Jasa Layanan Umum 20,9 persen dan pendapatan BLU dari RS Bhayangkara mencapai Rp 12,0 miliar.
Selanjutnya sisi lain, secara nominal, kinerja Belanja APBN TA 2022 tumbuh Rp1.377,9 miliar atau 16,7 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp3.716 miliar atau 21,9 persen.
Kontributor utama kenaikan alokasi adalah DBH yang mencapai Rp3.556 miliar atau 126 persen (yoy). Secara persentase, terdapat kenaikan kinerja Belanja APBN dari 35,4 persen pada TA 2022 menjadi 35,5 persen pada TA 2023, yang disebabkan kenaikan realisasi penyaluran DBH sebesar Rp1.931,1 miliar atau 388,3 persen (yoy), DAK Non Fisik Rp67,0 miliar atau 10,2 persen (yoy) dan Dana Desa sebesar Rp58,6 miliar atau 12,5 persen (yoy) pada Mei 2023.
Baca juga: OJK Kalteng antisipasi tindak kejahatan keuangan pada penyandang disabilitas
Baca juga: Bea Cukai: Perdagangan komoditas melalui pelabuhan Kalteng mengalami surplus
Baca juga: Kalimantan Tengah bersiap jadi penyangga IKN
Kepala DJPb Kalteng Hari Utomo di Palangka Raya, Jumat, menjelaskan, kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh sebesar Rp2.141,3 miliar atau 30,7 persen (yoy).
"Selain itu, kontributor utama lainnya adalah PPn sebesar Rp1.197,0 miliar atau 26,0 persen dan Bea Masuk sebesar Rp77,1 miliar atau 41,6 persen (yoy)," katanya.
Peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi PPh 25/29 Badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik khususnya karena kenaikan produksi dan harga komoditas batubara maupun kelapa sawit beserta sektor pendukungnya.
"Sedangkan peningkatan jenis penerimaan PPn didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan dengan Mei 2022, serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPn 11 persen," jelasnya.
Baca juga: Gubernur Kalteng: Idul Adha momentum tingkatkan kepedulian kepada sesama
Di sisi lain, kontraksi penerimaan terjadi pada PBB sebesar Rp9,2 miliar atau -16,7 persen (yoy), lantaran SPPT PBB 2023 yang telah diterbitkan belum dibayarkan oleh wajib pajak dengan batas waktu pembayaran sampai dengan akhir 2023, serta kinerja 2022 yang cukup tinggi yakni pembayaran SPPT PBB 2021 yang disetor pada 2022.
"Adapun pajak lainnya yang mengalami kontraksi sebesar Rp0,4 miliar atau -1,4 persen (yoy)," tuturnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk Bea Keluar mengalami kontraksi Rp311,4 miliar atau -68,2 persen (yoy) akibat penurunan volume serta harga komoditas CPO dan turunannya.
Selanjutnya, realisasi PNBP mengalami kenaikan Rp43,6 miliar atau 21,7 persen (yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Lain-Lain mencapai 23,4 persen dan Pendapatan Jasa Layanan Umum 20,9 persen dan pendapatan BLU dari RS Bhayangkara mencapai Rp 12,0 miliar.
Selanjutnya sisi lain, secara nominal, kinerja Belanja APBN TA 2022 tumbuh Rp1.377,9 miliar atau 16,7 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp3.716 miliar atau 21,9 persen.
Kontributor utama kenaikan alokasi adalah DBH yang mencapai Rp3.556 miliar atau 126 persen (yoy). Secara persentase, terdapat kenaikan kinerja Belanja APBN dari 35,4 persen pada TA 2022 menjadi 35,5 persen pada TA 2023, yang disebabkan kenaikan realisasi penyaluran DBH sebesar Rp1.931,1 miliar atau 388,3 persen (yoy), DAK Non Fisik Rp67,0 miliar atau 10,2 persen (yoy) dan Dana Desa sebesar Rp58,6 miliar atau 12,5 persen (yoy) pada Mei 2023.
Baca juga: OJK Kalteng antisipasi tindak kejahatan keuangan pada penyandang disabilitas
Baca juga: Bea Cukai: Perdagangan komoditas melalui pelabuhan Kalteng mengalami surplus
Baca juga: Kalimantan Tengah bersiap jadi penyangga IKN