Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencadangkan pembiayaan investasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 sebesar Rp176,2 triliun.
Cadangan pembiayaan investasi tersebut dialokasikan untuk mendukung penyelesaian proyek strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelestarian lingkungan hidup, serta kerja sama Internasional.
"Pembiayaan investasi untuk 2024 dicadangkan sebesar Rp176,2 triliun, selain untuk belanja infrastruktur seperti LMAN, ini juga untuk Tapera dan juga untuk PMN dari beberapa BUMN karya yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu.
Bendahara Negara tersebut merinci dari total pencadangan Rp176,2 triliun, sebanyak Rp43,1 triliun digunakan untuk pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur, Rp1,2 triliun untuk klaster pangan dan lingkungan hidup, Rp1,9 triliun dicadangkan untuk klaster kerja sama internasional.
Kemudian, sebesar Rp25 triliun dicadangkan untuk klaster pendidikan seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Rp105 triliun untuk klaster lainnya.
"Ini juga merupakan salah satu komitmen bagi kita untuk tetap memperbaiki berbagai institusi penting, termasuk dalam hal ini Indonesia Eximbank yang memiliki peran untuk mendorong ekspor di Indonesia," ujarnya.
Adapun secara akumulatif, Menkeu menjelaskan bahwa proyeksi defisit RAPBN 2024 diperoleh dari pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun dan belanja negara Rp3.304,1 triliun, sehingga defisit RAPBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun.
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan yang direncanakan sebesar Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp473,0 triliun.
Sementara, belanja negara Rp3.304,1 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp857,6 triliun.
Menkeu membandingkan RAPBN 2024 dengan catatan APBN 2020 yang menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19. Terdapat kenaikan signifikan pada pendapatan negara, yakni sebesar Rp1.133,5 triliun dari Rp1.647,8 triliun pada APBN 2020.
Sementara, belanja negara naik Rp708,7 triliun dari Rp2.595,5 triliun pada 2020.
Cadangan pembiayaan investasi tersebut dialokasikan untuk mendukung penyelesaian proyek strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelestarian lingkungan hidup, serta kerja sama Internasional.
"Pembiayaan investasi untuk 2024 dicadangkan sebesar Rp176,2 triliun, selain untuk belanja infrastruktur seperti LMAN, ini juga untuk Tapera dan juga untuk PMN dari beberapa BUMN karya yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu.
Bendahara Negara tersebut merinci dari total pencadangan Rp176,2 triliun, sebanyak Rp43,1 triliun digunakan untuk pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur, Rp1,2 triliun untuk klaster pangan dan lingkungan hidup, Rp1,9 triliun dicadangkan untuk klaster kerja sama internasional.
Kemudian, sebesar Rp25 triliun dicadangkan untuk klaster pendidikan seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Rp105 triliun untuk klaster lainnya.
"Ini juga merupakan salah satu komitmen bagi kita untuk tetap memperbaiki berbagai institusi penting, termasuk dalam hal ini Indonesia Eximbank yang memiliki peran untuk mendorong ekspor di Indonesia," ujarnya.
Adapun secara akumulatif, Menkeu menjelaskan bahwa proyeksi defisit RAPBN 2024 diperoleh dari pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun dan belanja negara Rp3.304,1 triliun, sehingga defisit RAPBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun.
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan yang direncanakan sebesar Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp473,0 triliun.
Sementara, belanja negara Rp3.304,1 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp857,6 triliun.
Menkeu membandingkan RAPBN 2024 dengan catatan APBN 2020 yang menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19. Terdapat kenaikan signifikan pada pendapatan negara, yakni sebesar Rp1.133,5 triliun dari Rp1.647,8 triliun pada APBN 2020.
Sementara, belanja negara naik Rp708,7 triliun dari Rp2.595,5 triliun pada 2020.