Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah meminta seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di provinsi setempat melakukan inovasi-inovasi program kerja baru mengikuti perkembangan zaman.
"Untuk itu, OJK terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan bersama TPAKD terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan dalam pengembangan inovasi ini," kata Kepala OJK Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy dihubungi dari Palangka Raya, Selasa.
TPAKD memiliki peran sangat strategis sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Sesuai tujuan utamanya, TPAKD di antaranya bertugas mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, maupun mendorong LJK meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
"Saat ini TPAKD di Kalimantan Tengah telah terbentuk lengkap sebanyak 15 TPAKD yang terdiri dari satu TPAKD provinsi, serta 13 TPAKD tingkat kabupaten dan satu TPAKD tingkat kota dengan 28 program kegiatan," jelasnya.
Baca juga: Ketua TPID: Inflasi Kalteng terendah se-Kalimantan dan di bawah nasional
Sebanyak 28 program kerja tersebut merupakan program yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD dari 12 TPAKD, sedangkan tiga TPAKD lainnya belum menyampaikan program kerja.
Adapun disampaikan Otto, program yang telah berjalan baik di Kalimantan Tengah tersebut, saat ini di antaranya seperti kredit berbiaya rendah untuk melawan rentenir yang saat ini dimiliki oleh Bank Kalteng, yakni Betang Berkah dan UMKM Berkah. BPR Sampuraga Cemerlang yakni Kredit Tabung dan BPR Artha Sukma Sejahtera dengan produk Kurda.
Kemudian pembentukan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diterapkan di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, serta pembentukan kluster pertanian dan perkebunan jagung di wilayah Gunung Mas yang saat ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Generic Model Skema Kredit atau Pembiayaan dari Bupati Gunung Mas.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Tengah, Sri Widarnani, mengharapkan adanya program kerja yang inovatif dapat mendukung percepatan akses keuangan di daerah.
"Hal ini sejalan dengan berkembangnya digitalisasi dan kemudahan menggunakan transaksi keuangan, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah secara optimal," terangnya.
Baca juga: Kontingen Kalteng raih sejumlah medali pada Popnas XVI
Baca juga: Pesparawi IV Korpri Kalteng ciptakan rasa kebersamaan dalam keberagaman
Baca juga: Pemprov Kalteng lakukan pengkajian Betang Antang Kalang sebagai cagar budaya
"Untuk itu, OJK terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan bersama TPAKD terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan dalam pengembangan inovasi ini," kata Kepala OJK Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy dihubungi dari Palangka Raya, Selasa.
TPAKD memiliki peran sangat strategis sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Sesuai tujuan utamanya, TPAKD di antaranya bertugas mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, maupun mendorong LJK meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
"Saat ini TPAKD di Kalimantan Tengah telah terbentuk lengkap sebanyak 15 TPAKD yang terdiri dari satu TPAKD provinsi, serta 13 TPAKD tingkat kabupaten dan satu TPAKD tingkat kota dengan 28 program kegiatan," jelasnya.
Baca juga: Ketua TPID: Inflasi Kalteng terendah se-Kalimantan dan di bawah nasional
Sebanyak 28 program kerja tersebut merupakan program yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD dari 12 TPAKD, sedangkan tiga TPAKD lainnya belum menyampaikan program kerja.
Adapun disampaikan Otto, program yang telah berjalan baik di Kalimantan Tengah tersebut, saat ini di antaranya seperti kredit berbiaya rendah untuk melawan rentenir yang saat ini dimiliki oleh Bank Kalteng, yakni Betang Berkah dan UMKM Berkah. BPR Sampuraga Cemerlang yakni Kredit Tabung dan BPR Artha Sukma Sejahtera dengan produk Kurda.
Kemudian pembentukan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diterapkan di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, serta pembentukan kluster pertanian dan perkebunan jagung di wilayah Gunung Mas yang saat ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Generic Model Skema Kredit atau Pembiayaan dari Bupati Gunung Mas.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Tengah, Sri Widarnani, mengharapkan adanya program kerja yang inovatif dapat mendukung percepatan akses keuangan di daerah.
"Hal ini sejalan dengan berkembangnya digitalisasi dan kemudahan menggunakan transaksi keuangan, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah secara optimal," terangnya.
Baca juga: Kontingen Kalteng raih sejumlah medali pada Popnas XVI
Baca juga: Pesparawi IV Korpri Kalteng ciptakan rasa kebersamaan dalam keberagaman
Baca juga: Pemprov Kalteng lakukan pengkajian Betang Antang Kalang sebagai cagar budaya