Kupang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, Partai Demokrat akan lebih nyaman berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo daripada dengan Gerindra.
"Dilihat dari komunikasi politik yang dibangun belakangan ini, yang lebih intens justru dengan PDIP. Kuat dugaan publik jika Demokrat akan bermitra dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo," kata Ahmad Atang di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan arah perjuangan kemana Partai Demokrat akan berlabuh setelah mengambil sikap politik keluar dari koalisi perubahan.
Baca juga: Ketum PPP: Demokrat boleh bergabung, asal menangkan Ganjar
Partai Demokrat setelah mengambil sikap politik untuk keluar dari koalisi perubahan, maka Demokrat masih mengambang untuk menentukan sikap koalisinya.
Demokrat hanya memiliki dua pilihan untuk bergabung, yakni dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres atau bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.
Demokrat harus memilih antara Ganjar atau Prabowo karena tidak ada lagi muncul capres baru atau koalisi baru, kecuali Demokrat abstain sebagaimana pilpres yang lalu, kata Ahmad Atang menambahkan.
"Namun, melihat kecenderungan yang ada saat ini, menurut saya, Demokrat akan lebih nyaman berkoalisi dengan PDIP daripada dengan Gerindra," katanya.
Baca juga: Demokrat sebut komunikasi politik dengan Ganjar dan Prabowo berjalan baik
Sungguhpun begitu, keinginan Demokrat tidak serta merta diterima oleh PDIP sebagai mitra koalisi. PDIP memasang syarat yang harus dipenuhi oleh Demokrat.
Ini bisa difahami karena sejarah PDIP dan Demokrat merupakan rivalitas politik masa lalu, karena ketika Demokrat berkuasa saat itu, PDIP berada di luar kekuasaan sebagai oposisi, kata pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.
Pandangan senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Yohanes Jimmy Nami yang mengatakan PDIP menjadi pelabuhan yang cocok bagi Partai Demokrat yang telah keluar dari koalisi perubahan.
Menurut dia, pilihan Demokrat berkoalisi bersama PDIP mampu meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara personal dan Demokrat akan mendapatkan profit elektoral yang mumpuni.
Selain itu, kehadiran Partai Demokrat dalam koalisi bersama PDIP dapat mencairkan kebekuan interaksi antara SBY dan Megawati Soekarnoputri selama ini dan hal ini mampu mendongkrak perolehan suara Demokrat.
Baca juga: Demokrat merapat dukung Ganjar Pranowo
Dia menambahkan branding PDIP yang merepresentasikan anak muda sangat cocok dengan tipikal AHY sebagai calon pemimpin masa depan.
"AHY memiliki usia relatif muda dan persemaian politik beliau masih panjang, tentu butuh waktu mematangkannya dan PDI-P memiliki banyak kader muda, seperti Puan Maharani dan lainnya yang bisa dijagokan sebagai pemimpin masa depan," kata Yohanes Jimmy Nami.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: PDIP jajaki peluang kerja sama dengan Demokrat
Baca juga: Demokrat bagikan isi surat Anies berharap AHY jadi cawapres
Baca juga: Majelis hakim tolak PK Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat
Baca juga: AHY tanggapi soal pengumuman bakal cawapres
"Dilihat dari komunikasi politik yang dibangun belakangan ini, yang lebih intens justru dengan PDIP. Kuat dugaan publik jika Demokrat akan bermitra dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo," kata Ahmad Atang di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan arah perjuangan kemana Partai Demokrat akan berlabuh setelah mengambil sikap politik keluar dari koalisi perubahan.
Baca juga: Ketum PPP: Demokrat boleh bergabung, asal menangkan Ganjar
Partai Demokrat setelah mengambil sikap politik untuk keluar dari koalisi perubahan, maka Demokrat masih mengambang untuk menentukan sikap koalisinya.
Demokrat hanya memiliki dua pilihan untuk bergabung, yakni dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres atau bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.
Demokrat harus memilih antara Ganjar atau Prabowo karena tidak ada lagi muncul capres baru atau koalisi baru, kecuali Demokrat abstain sebagaimana pilpres yang lalu, kata Ahmad Atang menambahkan.
"Namun, melihat kecenderungan yang ada saat ini, menurut saya, Demokrat akan lebih nyaman berkoalisi dengan PDIP daripada dengan Gerindra," katanya.
Baca juga: Demokrat sebut komunikasi politik dengan Ganjar dan Prabowo berjalan baik
Sungguhpun begitu, keinginan Demokrat tidak serta merta diterima oleh PDIP sebagai mitra koalisi. PDIP memasang syarat yang harus dipenuhi oleh Demokrat.
Ini bisa difahami karena sejarah PDIP dan Demokrat merupakan rivalitas politik masa lalu, karena ketika Demokrat berkuasa saat itu, PDIP berada di luar kekuasaan sebagai oposisi, kata pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.
Pandangan senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Yohanes Jimmy Nami yang mengatakan PDIP menjadi pelabuhan yang cocok bagi Partai Demokrat yang telah keluar dari koalisi perubahan.
Menurut dia, pilihan Demokrat berkoalisi bersama PDIP mampu meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono secara personal dan Demokrat akan mendapatkan profit elektoral yang mumpuni.
Selain itu, kehadiran Partai Demokrat dalam koalisi bersama PDIP dapat mencairkan kebekuan interaksi antara SBY dan Megawati Soekarnoputri selama ini dan hal ini mampu mendongkrak perolehan suara Demokrat.
Baca juga: Demokrat merapat dukung Ganjar Pranowo
Dia menambahkan branding PDIP yang merepresentasikan anak muda sangat cocok dengan tipikal AHY sebagai calon pemimpin masa depan.
"AHY memiliki usia relatif muda dan persemaian politik beliau masih panjang, tentu butuh waktu mematangkannya dan PDI-P memiliki banyak kader muda, seperti Puan Maharani dan lainnya yang bisa dijagokan sebagai pemimpin masa depan," kata Yohanes Jimmy Nami.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: PDIP jajaki peluang kerja sama dengan Demokrat
Baca juga: Demokrat bagikan isi surat Anies berharap AHY jadi cawapres
Baca juga: Majelis hakim tolak PK Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat
Baca juga: AHY tanggapi soal pengumuman bakal cawapres