Muara Teweh (ANTARA) - Hari pertama masuk kerja, Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Muhlis melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah setempat.
"Rakor yang dilaksanakan ini sekaligus silaturahmi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari," kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Rabu.
Dalam rapat koordinasi dihadiri Pj Bupati Barito Utara Muhlis tersebut dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda setempat Yaser Arapat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eveready Noor, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab, Direktur RSUD Muara Teweh dan Kabag Setda Barito Utara.
Pj Bupati Muhlis menyampaikan beberapa pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Yang pertama tidak bolah ada stagnan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana biasanya, katanya, jangan sampai ada stagnan yang nantinya akan berakibat penghambatan kepada pelayanan publik.
"Selain itu juga agar kita menjaga perilaku di media sosial (medsos),” katanya.
Menurut dia, penjabat itu adalah kepala pelayan masyarakat, semua adalah pelayan masyarakat dan Pj itu kepalanya. Sehingga ukuran keberhasilan itu adalah sejauh mana memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.
Pj Bupati juga mengatakan kalau ada masyarakat yang merasa kurang puas dalam pelayanan atau berbelit-belut dalam memberikan pelayanan dapat disampaikan kepada layanan pengaduan.
"Kalau ada warga masyarakat ada yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan bisa menyampaikan pengaduannya ke kami,” kata Muhlis.
Selain itu, menurut dia, berdayakan dan layani masyarakat dengan program-program inovatif melalui program pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pertanian, UMKM, dan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pj Bupati juga mengatakan bahwa daerah diminta untuk setiap tiga bulan agar melakukan evaluasi. Evaluasi yang diminta adalah apa yang menjadi atensi Presiden yaitu stunting dimana leading sektornya Dinas Dalduk KB P3A, Dinas Kesehatan dan dinas instansi terkait lainnya.
Baca juga: Muhlis resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Barito Utara
Kemudian penanganan kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan atensi dari Presiden, angka pengangguran terbuka, inflasi, pelayanan publik minimal di daerah ada 20 layanan publik.
“Terkait stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan, inflasi dan lainnya jangan sampai penganggaran untuk acara seremonial, akan tetapi anggarannya yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Muhlis.
Pj Bupati Barito Utara Muhlis yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah pemkab setempat dilantik atas nama Presiden oleh Gubernur Kalteng pada Senin (25/9) di Palangka Raya bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati daerah di Kalteng lainnya.
"Rakor yang dilaksanakan ini sekaligus silaturahmi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari," kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Rabu.
Dalam rapat koordinasi dihadiri Pj Bupati Barito Utara Muhlis tersebut dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda setempat Yaser Arapat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eveready Noor, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab, Direktur RSUD Muara Teweh dan Kabag Setda Barito Utara.
Pj Bupati Muhlis menyampaikan beberapa pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Yang pertama tidak bolah ada stagnan di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana biasanya, katanya, jangan sampai ada stagnan yang nantinya akan berakibat penghambatan kepada pelayanan publik.
"Selain itu juga agar kita menjaga perilaku di media sosial (medsos),” katanya.
Menurut dia, penjabat itu adalah kepala pelayan masyarakat, semua adalah pelayan masyarakat dan Pj itu kepalanya. Sehingga ukuran keberhasilan itu adalah sejauh mana memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.
Pj Bupati juga mengatakan kalau ada masyarakat yang merasa kurang puas dalam pelayanan atau berbelit-belut dalam memberikan pelayanan dapat disampaikan kepada layanan pengaduan.
"Kalau ada warga masyarakat ada yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan bisa menyampaikan pengaduannya ke kami,” kata Muhlis.
Selain itu, menurut dia, berdayakan dan layani masyarakat dengan program-program inovatif melalui program pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pertanian, UMKM, dan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pj Bupati juga mengatakan bahwa daerah diminta untuk setiap tiga bulan agar melakukan evaluasi. Evaluasi yang diminta adalah apa yang menjadi atensi Presiden yaitu stunting dimana leading sektornya Dinas Dalduk KB P3A, Dinas Kesehatan dan dinas instansi terkait lainnya.
Baca juga: Muhlis resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Barito Utara
Kemudian penanganan kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan atensi dari Presiden, angka pengangguran terbuka, inflasi, pelayanan publik minimal di daerah ada 20 layanan publik.
“Terkait stunting, pengangguran terbuka, kemiskinan, inflasi dan lainnya jangan sampai penganggaran untuk acara seremonial, akan tetapi anggarannya yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Muhlis.
Pj Bupati Barito Utara Muhlis yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah pemkab setempat dilantik atas nama Presiden oleh Gubernur Kalteng pada Senin (25/9) di Palangka Raya bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati daerah di Kalteng lainnya.