Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah melalui inspektorat mensosialisasikan antikorupsi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat.
Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu usai pelaksanaan sosialisasi mengatakan, semangat antikorupsi sangat penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat.
"Tak terkecuali pada para pejabat eselon dua beserta jajarannya. Tujuannya agar potensi tindakan yang merugikan keuangan negara, daerah dan masyarakat dapat dicegah dan diminimalkan," kata Hera.
Pernyataan itu diungkapkannya saat dikonfirmasi usai pelaksanaan sosialisasi antikorupsi, gratifikasi dan pungutan liar serta saluran pengaduan masyarakat dengan sasaran ASN Kota Palangka Raya, anggota DPRD dan juga insan pers di kota setempat.
"Mudah-mudahan momentum itu terus dikampanyekan, disuarakan, digaungkan, disosialisasikan, diinfokan, dalam semua kanal baik media sosial, cetak, elektronik, sehingga hal-hal mengenai adanya kerugian negara dan praktik korupsi dapat dicegah secara dini," kata Hera.
Baca juga: PDBI Kotim benahi dan tingkatkan kualitas atlet hadapi PON
Dia juga menambahkan saat ini Pemerintahan Kota Palangka Raya melalui Inspektorat juga terus melakukan tugas dan fungsinya dalam menciptakan wilayah pemerintahan yang bebas bersih melayani dalam mewujudkan zona integritas bebas dari korupsi.
"Saya juga meminta Inspektorat Kota Palangka Raya semakin memaksimalkan keberadaan dan peran Satgas Saber Pungli sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat bebas dari praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan liar," katanya.
"Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan rangkaian peringatan hari antikorupsi sedunia 2023," katanya.
Melalui kegiatan ini pihaknya berharap akan terwujud pemerintahan yang bebas dari korupsi dan transparan serta adil dan merata.
"Kami juga berharap masyarakat dapat berperan aktif mengawasi dan mencegah praktik korupsi, gratifikasi atau pungutan liar dengan melaporkan kejadian tersebut melalui berbagai kanal pelaporan yang telah disediakan," demikian Hambali.
Baca juga: Kotim loloskan 60 orang perkuat Kalteng di PON 2024
Baca juga: Pasar penyeimbang bersubsidi ramaikan Festival Tandak Intan di Sampit
Baca juga: Atlet Kotim peraih medali Porprov gembira bonus dicairkan sesuai janji
Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu usai pelaksanaan sosialisasi mengatakan, semangat antikorupsi sangat penting untuk terus disampaikan kepada masyarakat.
"Tak terkecuali pada para pejabat eselon dua beserta jajarannya. Tujuannya agar potensi tindakan yang merugikan keuangan negara, daerah dan masyarakat dapat dicegah dan diminimalkan," kata Hera.
Pernyataan itu diungkapkannya saat dikonfirmasi usai pelaksanaan sosialisasi antikorupsi, gratifikasi dan pungutan liar serta saluran pengaduan masyarakat dengan sasaran ASN Kota Palangka Raya, anggota DPRD dan juga insan pers di kota setempat.
"Mudah-mudahan momentum itu terus dikampanyekan, disuarakan, digaungkan, disosialisasikan, diinfokan, dalam semua kanal baik media sosial, cetak, elektronik, sehingga hal-hal mengenai adanya kerugian negara dan praktik korupsi dapat dicegah secara dini," kata Hera.
Baca juga: PDBI Kotim benahi dan tingkatkan kualitas atlet hadapi PON
Dia juga menambahkan saat ini Pemerintahan Kota Palangka Raya melalui Inspektorat juga terus melakukan tugas dan fungsinya dalam menciptakan wilayah pemerintahan yang bebas bersih melayani dalam mewujudkan zona integritas bebas dari korupsi.
"Saya juga meminta Inspektorat Kota Palangka Raya semakin memaksimalkan keberadaan dan peran Satgas Saber Pungli sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat bebas dari praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan liar," katanya.
"Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan rangkaian peringatan hari antikorupsi sedunia 2023," katanya.
Melalui kegiatan ini pihaknya berharap akan terwujud pemerintahan yang bebas dari korupsi dan transparan serta adil dan merata.
"Kami juga berharap masyarakat dapat berperan aktif mengawasi dan mencegah praktik korupsi, gratifikasi atau pungutan liar dengan melaporkan kejadian tersebut melalui berbagai kanal pelaporan yang telah disediakan," demikian Hambali.
Baca juga: Kotim loloskan 60 orang perkuat Kalteng di PON 2024
Baca juga: Pasar penyeimbang bersubsidi ramaikan Festival Tandak Intan di Sampit
Baca juga: Atlet Kotim peraih medali Porprov gembira bonus dicairkan sesuai janji