Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah Jimmy Carter mendorong sekaligus mengharapkan berbagai program, khususnya proyek dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terlaksana secara transparan dan akuntabilitas yang tinggi.
Melalui transparansi ini juga membuat keterlibatan berbagai elemen masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program maupun proyek yang berasal dari pemerintah daerah, kata Jimmy di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, pemda harus bisa memastikan bahwa semua proyek pembangunan dilaksanakan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," ucapnya.
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini, pengawasan dari publik atau berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan sangat diperlukan. Sebab, pengawasan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana pembangunan yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.
Jimmy mengatakan, dengan adanya peran bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat berdampak pada kemajuan signifikan dalam pembangunan di Kalteng yang lebih inklusif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kami berharap bahwa dengan partisipasi aktif semua pihak, kita bisa mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sehingga bisa terwujud Kalteng Makin Berkah," kata dia.
Baca juga: Legislator Kalteng minta program reboisasi hutan lebih digencarkan
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan yang merata hanya dapat tercapai apabila semua pihak turut serta berpartisipasi secara aktif. Sekalipun, pemerintah memiliki peran kunci dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Swasta dan masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya.
"Tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak, pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat terhambat. Oleh karena itu, kita semua harus aktif berperan mendukung proses ini," demikian Jimmy.
Baca juga: DPRD Kalteng telah bahas belasan raperda selama persidangan III tahun 2023
Baca juga: Legislator Kalteng usul pemda sediakan mobil operasional untuk damang
Baca juga: DPRD Kalteng dan damang bahas revisi Perda Kelembagaan Adat Dayak
Melalui transparansi ini juga membuat keterlibatan berbagai elemen masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program maupun proyek yang berasal dari pemerintah daerah, kata Jimmy di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, pemda harus bisa memastikan bahwa semua proyek pembangunan dilaksanakan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi," ucapnya.
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini, pengawasan dari publik atau berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan sangat diperlukan. Sebab, pengawasan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana pembangunan yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.
Jimmy mengatakan, dengan adanya peran bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat berdampak pada kemajuan signifikan dalam pembangunan di Kalteng yang lebih inklusif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kami berharap bahwa dengan partisipasi aktif semua pihak, kita bisa mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan, sehingga bisa terwujud Kalteng Makin Berkah," kata dia.
Baca juga: Legislator Kalteng minta program reboisasi hutan lebih digencarkan
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan yang merata hanya dapat tercapai apabila semua pihak turut serta berpartisipasi secara aktif. Sekalipun, pemerintah memiliki peran kunci dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Swasta dan masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya.
"Tanpa dukungan dan keterlibatan semua pihak, pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat terhambat. Oleh karena itu, kita semua harus aktif berperan mendukung proses ini," demikian Jimmy.
Baca juga: DPRD Kalteng telah bahas belasan raperda selama persidangan III tahun 2023
Baca juga: Legislator Kalteng usul pemda sediakan mobil operasional untuk damang
Baca juga: DPRD Kalteng dan damang bahas revisi Perda Kelembagaan Adat Dayak