Palangka Raya (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hera Nugrahayu terus memberikan peringatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemkot setempat untuk tetap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya selaku pejabat pembina kepegawaian pada rapat internal selalu saya ingatkan terkait netralitas ASN, jangan sampai ada yang terlibat politik praktis," kata Hera di Palangka Raya, Rabu.
Dia menuturkan, apabila ada ASN terindikasi tidak netral maka dirinya mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke instansi terkait yakni Bawaslu sehingga yang bersangkutan bisa diperiksa sesuai dengan perbuatannya.
Setelah dilakukan pemeriksaan apabila terbukti yang bersangkutan nantinya akan ketahuan kesalahannya bagaimana, apakah berat sedang atau parah keterlibatannya di pemilu tahun ini.
"Setelah diperiksa Bawaslu misalnya bermasalah, tentunya yang bersangkutan nantinya akan dilaporkan ke pusat dan kami di daerah akan memprosesnya serta sanksi apa yang akan diberikan. Sanksi terberat memang sampai ke pemecatan," ucapnya.
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Palangka Raya itu sampai saat ini menegaskan, bahwa belum ada ASN di lingkup pemkot setempat yang terlibat politik praktis.
Namun selain mengingatkan, pihaknya juga akan terus mencegah agar hal-hal tersebut tidak menimpa para abdi negara yang bekerja di pemkot setempat apalagi ini musim politik.
"Sampai saat ini memang tidak ada laporan tersebut dan netralitas ASN Pemkot Palangka Raya benar-benar terjaga sementara ini. Namun apabila ada tidak netral ditemukan masyarakat tentunya laporkan saja," bebernya.
Dari pantauan di lapangan, sampai saat ini kondisi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Kota Palangka Raya sama sekali aman dan tidak ada gangguan atau kegaduhan yang bisa membuat keributan.
Bahkan kepolisian setempat yang juga yang setiap harinya menjaga kamtibmas di daerah setempat, juga gencar melakukan jam patroli ke sejumlah tempat yang dianggap rawan gangguan kamtibmas.
"Saya selaku pejabat pembina kepegawaian pada rapat internal selalu saya ingatkan terkait netralitas ASN, jangan sampai ada yang terlibat politik praktis," kata Hera di Palangka Raya, Rabu.
Dia menuturkan, apabila ada ASN terindikasi tidak netral maka dirinya mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke instansi terkait yakni Bawaslu sehingga yang bersangkutan bisa diperiksa sesuai dengan perbuatannya.
Setelah dilakukan pemeriksaan apabila terbukti yang bersangkutan nantinya akan ketahuan kesalahannya bagaimana, apakah berat sedang atau parah keterlibatannya di pemilu tahun ini.
"Setelah diperiksa Bawaslu misalnya bermasalah, tentunya yang bersangkutan nantinya akan dilaporkan ke pusat dan kami di daerah akan memprosesnya serta sanksi apa yang akan diberikan. Sanksi terberat memang sampai ke pemecatan," ucapnya.
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Palangka Raya itu sampai saat ini menegaskan, bahwa belum ada ASN di lingkup pemkot setempat yang terlibat politik praktis.
Namun selain mengingatkan, pihaknya juga akan terus mencegah agar hal-hal tersebut tidak menimpa para abdi negara yang bekerja di pemkot setempat apalagi ini musim politik.
"Sampai saat ini memang tidak ada laporan tersebut dan netralitas ASN Pemkot Palangka Raya benar-benar terjaga sementara ini. Namun apabila ada tidak netral ditemukan masyarakat tentunya laporkan saja," bebernya.
Dari pantauan di lapangan, sampai saat ini kondisi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Kota Palangka Raya sama sekali aman dan tidak ada gangguan atau kegaduhan yang bisa membuat keributan.
Bahkan kepolisian setempat yang juga yang setiap harinya menjaga kamtibmas di daerah setempat, juga gencar melakukan jam patroli ke sejumlah tempat yang dianggap rawan gangguan kamtibmas.