Sampit (ANTARA) - Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diajak menggunakan media sosial secara bijak, khususnya dalam berpartisipasi mewujudkan pemilu yang aman dan damai.
"Gunakan medsos (media sosial) secara bijak. Jangan saling menghina hanya karena berbeda pilihan politik. Kita semua turut bertanggung jawab menciptakan pemilu damai, tidak terkecuali dalam pergaulan melalui medsos," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotawaringin Timur, Sanggul Lumban Gaol di Sampit, Rabu.
Menurut Sanggul, perbedaan pilihan dalam politik merupakan hal biasa. Setiap orang mempunyai hak menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
Dia mewanti-wanti jangan sampai perbedaan tersebut dijadikan perselisihan, apalagi menimbulkan permusuhan. Semua harus lebih dewasa dalam menyikapi perkembangan politik agar tidak terjadi konflik dan perpecahan.
Secara khusus dia mengajak pengguna media sosial untuk lebih bijak. Perbedaan dukungan maupun aksi saling dukung melalui media sosial jangan sampai menimbulkan permusuhan.
Etika harus tetap dijaga, selayaknya dalam pergaulan secara tatap muka. Setiap orang diharapkan sama-sama menghargai perbedaan agar tercipta pemilu yang bersih, jujur, adil dan bermartabat.
Pengguna media sosial di Kotawaringin Timur diminta tidak saling menghina atau menjelek-jelekkan. Selain bisa memicu permusuhan, sikap seperti itu juga berisiko hukum bagi pelakunya.
Baca juga: Bupati ajak masyarakat Kotim gunakan hak pilih sesuai hati nurani
"Itu harus kita cegah. Jangan sampai nanti kita terkena undang-undang ITE, pencemaran nama baik atau lainnya yang berdampak hukum. Jadi itu yang harus dijaga. Jangan sampai kebablasan," ujar Sanggul.
Sanggul juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai munculnya hoax atau kabar bohong, isu negatif dan provokatif yang rawan beredar di media sosial. Masyarakat harus mampu menyaring informasi agar tidak menjadi korban informasi yang salah atau tidak jelas.
Sementara itu terkait pelaksanaan Pemilu 2024, Badan Kesbangpol Kotawaringin Timur sudah menyiapkan Desk Pemilu serta akan membuka posko untuk mengawal pelaksanaan pemilu.
Badan Kesbangpol juga akan memantau penghitungan suara pemilu 14 Februari 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Hitung Pemilu-Pilkada 2024/Sistem Informasi Sistem Suara Kalteng Berkah (Si-Sukah) yang telah diluncurkan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.
Badan Kesbangpol Kotawaringin Timur melaksanakan sosialisasi dengan mengundang pejabat dari unsur Kepala Seksi Pemerintahan dan IT atau operator dari 17 kecamatan, serta operator 17 kelurahan dan operator beberapa desa.
Operator nantinya menyampaikan informasi laporan hasil penghitungan suara secara riil dari tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing. Data ini dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang terkait hasil pemilihan anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten serta presiden dan wakil presiden.
Aplikasi Si-Sukah memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan data akurat hasil penghitungan suara dalam waktu relatif cepat. Namun dia menegaskan bahwa hasil resmi adalah yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: KPP Pratama: Kepatuhan masyarakat Kotim lapor SPT semakin meningkat
Baca juga: BKSDA respons positif rencana taman satwa Kotim, beri manfaat bagi masyarakat
Baca juga: Pemkab Kotim ajak swasta bantu pembangunan daerah
"Gunakan medsos (media sosial) secara bijak. Jangan saling menghina hanya karena berbeda pilihan politik. Kita semua turut bertanggung jawab menciptakan pemilu damai, tidak terkecuali dalam pergaulan melalui medsos," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotawaringin Timur, Sanggul Lumban Gaol di Sampit, Rabu.
Menurut Sanggul, perbedaan pilihan dalam politik merupakan hal biasa. Setiap orang mempunyai hak menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.
Dia mewanti-wanti jangan sampai perbedaan tersebut dijadikan perselisihan, apalagi menimbulkan permusuhan. Semua harus lebih dewasa dalam menyikapi perkembangan politik agar tidak terjadi konflik dan perpecahan.
Secara khusus dia mengajak pengguna media sosial untuk lebih bijak. Perbedaan dukungan maupun aksi saling dukung melalui media sosial jangan sampai menimbulkan permusuhan.
Etika harus tetap dijaga, selayaknya dalam pergaulan secara tatap muka. Setiap orang diharapkan sama-sama menghargai perbedaan agar tercipta pemilu yang bersih, jujur, adil dan bermartabat.
Pengguna media sosial di Kotawaringin Timur diminta tidak saling menghina atau menjelek-jelekkan. Selain bisa memicu permusuhan, sikap seperti itu juga berisiko hukum bagi pelakunya.
Baca juga: Bupati ajak masyarakat Kotim gunakan hak pilih sesuai hati nurani
"Itu harus kita cegah. Jangan sampai nanti kita terkena undang-undang ITE, pencemaran nama baik atau lainnya yang berdampak hukum. Jadi itu yang harus dijaga. Jangan sampai kebablasan," ujar Sanggul.
Sanggul juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai munculnya hoax atau kabar bohong, isu negatif dan provokatif yang rawan beredar di media sosial. Masyarakat harus mampu menyaring informasi agar tidak menjadi korban informasi yang salah atau tidak jelas.
Sementara itu terkait pelaksanaan Pemilu 2024, Badan Kesbangpol Kotawaringin Timur sudah menyiapkan Desk Pemilu serta akan membuka posko untuk mengawal pelaksanaan pemilu.
Badan Kesbangpol juga akan memantau penghitungan suara pemilu 14 Februari 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Hitung Pemilu-Pilkada 2024/Sistem Informasi Sistem Suara Kalteng Berkah (Si-Sukah) yang telah diluncurkan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.
Badan Kesbangpol Kotawaringin Timur melaksanakan sosialisasi dengan mengundang pejabat dari unsur Kepala Seksi Pemerintahan dan IT atau operator dari 17 kecamatan, serta operator 17 kelurahan dan operator beberapa desa.
Operator nantinya menyampaikan informasi laporan hasil penghitungan suara secara riil dari tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing. Data ini dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang terkait hasil pemilihan anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten serta presiden dan wakil presiden.
Aplikasi Si-Sukah memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan data akurat hasil penghitungan suara dalam waktu relatif cepat. Namun dia menegaskan bahwa hasil resmi adalah yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: KPP Pratama: Kepatuhan masyarakat Kotim lapor SPT semakin meningkat
Baca juga: BKSDA respons positif rencana taman satwa Kotim, beri manfaat bagi masyarakat
Baca juga: Pemkab Kotim ajak swasta bantu pembangunan daerah