Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengajak pihak swasta untuk membantu pembangunan daerah demi percepatan mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan di Kotawaringin Timur tidak terlepas dari partisipasi swasta dan masyarakat. Mari kita bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Wim Reinardt Kalawa Benung di Sampit, Selasa.
Hal itu disampaikan Wim mewakili Bupati Halikinnor membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Baamang. Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Camat Baamang Sufiansyah dan pihak terkait.
Dijelaskan Wim, pembangunan memerlukan biaya yang cukup besar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah.
Selama ini banyak aspirasi dan harapan disampaikan masyarakat terkait percepatan pemerataan pembangunan. Semua menjadi perhatian pemerintah daerah, namun realisasinya dilakukan dengan menerapkan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Untuk itulah pemerintah daerah mengajak pihak swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar untuk membantu pemerintah dalam membangun daerah. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban melaksanakan program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapat.
Program CSR bisa diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan lainnya. Kepedulian ini akan sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat.
Baca juga: Antisipasi pelanggaran di Pemilu 2024, Bawaslu Kotim bina puluhan panwas
"Perusahaan diharapkan bersama-sama berpartisipasi dalam membangun Kotawaringin Timur. Diharapkan kepeduliannya terhadap desa-desa dan kelurahan, khususnya di sekitar perusahaan, baik dengan membangun jalan, membantu pendidikan, kesehatan, air bersih dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat," ujar Wim.
Terkait musrenbang, Wim menyebut kegiatan ini merupakan media komunikasi yang tepat untuk mendiskusikan, bertukar pikiran dan merencanakan pembangunan daerah satu tahun ke depan.
Musrenbang menjadi sarana untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
Prioritas itu mencakup usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa dan kelurahan akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa dan kelurahan. Pengelompokan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten.
Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pemerintahan Bupati Halikinnor. Banyak hal yang dilalui bersama dalam mencapai tujuan yang diharapkan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mandiri, maju dan sejahtera.
Untuk mewujudkan harapan itu perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pihak eksekutif berterima kasih kepada DPRD yang telah membantu merumuskan dan mengawal pelaksanaan pembangunan.
"Musrenbang diharapkan menghasilkan putusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Usulan yang belum dapat disepakati pada perencanaan 2025, hal itu karena semata-mata keterbatasan dana yang dimiliki. Akan diperjuangkan lebih lanjut pada Musrenbang tingkat provinsi dan nasional," demikian Wim.
Sementara itu, musrenbang di Kecamatan Baamang diisi rapat yang dibagi menjadi tiga kelompok sesuai bidang. Beberapa usulan yang muncul seperti peningkatan infrastruktur, pembangunan kantor kecamatan, pemanggangan daerah rawan banjir dan lainnya.
"Kami sangat berharap usulan-usulan tersebut bisa disetujui karena sangat penting untuk masyarakat kita," demikian Sufiansyah.
Baca juga: KPU Kotim prioritaskan pemilih disabilitas dalam pemungutan suara
Baca juga: Pemkab Kotim mulai pembangunan 2024 dengan kegiatan senilai Rp7,8 miliar
Baca juga: Kontrak diperpanjang, pegawai non ASN Pemkab Kotim diminta tingkatkan kinerja
"Pembangunan di Kotawaringin Timur tidak terlepas dari partisipasi swasta dan masyarakat. Mari kita bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Wim Reinardt Kalawa Benung di Sampit, Selasa.
Hal itu disampaikan Wim mewakili Bupati Halikinnor membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Baamang. Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Camat Baamang Sufiansyah dan pihak terkait.
Dijelaskan Wim, pembangunan memerlukan biaya yang cukup besar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah.
Selama ini banyak aspirasi dan harapan disampaikan masyarakat terkait percepatan pemerataan pembangunan. Semua menjadi perhatian pemerintah daerah, namun realisasinya dilakukan dengan menerapkan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Untuk itulah pemerintah daerah mengajak pihak swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar untuk membantu pemerintah dalam membangun daerah. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kewajiban melaksanakan program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapat.
Program CSR bisa diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan lainnya. Kepedulian ini akan sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat.
Baca juga: Antisipasi pelanggaran di Pemilu 2024, Bawaslu Kotim bina puluhan panwas
"Perusahaan diharapkan bersama-sama berpartisipasi dalam membangun Kotawaringin Timur. Diharapkan kepeduliannya terhadap desa-desa dan kelurahan, khususnya di sekitar perusahaan, baik dengan membangun jalan, membantu pendidikan, kesehatan, air bersih dan lainnya yang dibutuhkan masyarakat," ujar Wim.
Terkait musrenbang, Wim menyebut kegiatan ini merupakan media komunikasi yang tepat untuk mendiskusikan, bertukar pikiran dan merencanakan pembangunan daerah satu tahun ke depan.
Musrenbang menjadi sarana untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
Prioritas itu mencakup usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa dan kelurahan akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa dan kelurahan. Pengelompokan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten.
Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pemerintahan Bupati Halikinnor. Banyak hal yang dilalui bersama dalam mencapai tujuan yang diharapkan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang mandiri, maju dan sejahtera.
Untuk mewujudkan harapan itu perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pihak eksekutif berterima kasih kepada DPRD yang telah membantu merumuskan dan mengawal pelaksanaan pembangunan.
"Musrenbang diharapkan menghasilkan putusan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Usulan yang belum dapat disepakati pada perencanaan 2025, hal itu karena semata-mata keterbatasan dana yang dimiliki. Akan diperjuangkan lebih lanjut pada Musrenbang tingkat provinsi dan nasional," demikian Wim.
Sementara itu, musrenbang di Kecamatan Baamang diisi rapat yang dibagi menjadi tiga kelompok sesuai bidang. Beberapa usulan yang muncul seperti peningkatan infrastruktur, pembangunan kantor kecamatan, pemanggangan daerah rawan banjir dan lainnya.
"Kami sangat berharap usulan-usulan tersebut bisa disetujui karena sangat penting untuk masyarakat kita," demikian Sufiansyah.
Baca juga: KPU Kotim prioritaskan pemilih disabilitas dalam pemungutan suara
Baca juga: Pemkab Kotim mulai pembangunan 2024 dengan kegiatan senilai Rp7,8 miliar
Baca juga: Kontrak diperpanjang, pegawai non ASN Pemkab Kotim diminta tingkatkan kinerja