Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memulai kegiatan pembangunan 2024 dengan 31 paket kegiatan dengan total nilai Rp7,842 miliar.
"Kick Off hari ini menandai dimulainya kegiatan pembangunan tahun 2024 ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Senin.
Halikinnor hadir dalam acara "kick off" penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Palangka Raya dipimpin Gubernur Sugianto Sabran dan diikuti secara virtual seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Fajrurrahman mengikuti secara virtual dari ruang Sampit Creative Hub kantor Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.
Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama yang diwakili lima rekanan dengan panitia pengadaan di lima satuan organisasi perangkat daerah Kotawaringin Timur.
Baca juga: Kontrak diperpanjang, pegawai non ASN Pemkab Kotim diminta tingkatkan kinerja
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Yephi Hartady Periyanto menjelaskan, ada lima kegiatan yang dilaksanakan melalui penandatanganan kerja sama tersebut.
"Nilai Rp7 miliar lebih itu pengadaan baju PDL, khususnya linmas pengadaan pileg atau pilkada, belanja jaringan internet yang terintegrasi di Diskominfo, pengadaan mobil, sewa kendaraan di Setda dan perencanaan Puskesmas Parenggean 2," kata Yephi.
Yephi menjelaskan, pengadaan barang dan jasa pada 2024 ini lebih banyak melalui e-katalog. Tahun lalu UKPBJ mewajibkan tiga etalase, sedangkan tahun ini pihaknya menargetkan minimal 15 etalase proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
"Kita akan terus meningkatkan pengadaan barang jasa melalui e-katalog sesuai arahan presiden. Kegiatan hari ini menandai dimulainya kegiatan. Mudah-mudahan segera semakin banyak OPD yang memulai pengadaan kegiatannya," ujar Yephi.
Sementara itu Gubernur Sugianto Sabran dalam arahannya meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat dimulainya kegiatan. Tujuannya agar kegiatan fisik dan non fisik bisa selesai tepat waktu, tanpa mengabaikan kualitas.
Sugianto juga meminta dukungan aparat penegak hukum membantu mengawasi tidak terjadi penyimpangan. Panitia pengadaan diminta tidak ragu berkoordinasi dan minta masukan dari aparat penegak hukum agar tidak sampai terjadi pelanggaran aturan.
Baca juga: Pemprov Kalteng akselerasi pengadaan barang dan jasa pacu perekonomian daerah
Baca juga: Bupati Kotim dukung gugatan terkait pengurangan masa jabatan kepala daerah
Baca juga: Polres Kotim tangkap terduga pelaku penggelapan CPO
"Kick Off hari ini menandai dimulainya kegiatan pembangunan tahun 2024 ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Senin.
Halikinnor hadir dalam acara "kick off" penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Palangka Raya dipimpin Gubernur Sugianto Sabran dan diikuti secara virtual seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Fajrurrahman mengikuti secara virtual dari ruang Sampit Creative Hub kantor Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.
Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama yang diwakili lima rekanan dengan panitia pengadaan di lima satuan organisasi perangkat daerah Kotawaringin Timur.
Baca juga: Kontrak diperpanjang, pegawai non ASN Pemkab Kotim diminta tingkatkan kinerja
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Yephi Hartady Periyanto menjelaskan, ada lima kegiatan yang dilaksanakan melalui penandatanganan kerja sama tersebut.
"Nilai Rp7 miliar lebih itu pengadaan baju PDL, khususnya linmas pengadaan pileg atau pilkada, belanja jaringan internet yang terintegrasi di Diskominfo, pengadaan mobil, sewa kendaraan di Setda dan perencanaan Puskesmas Parenggean 2," kata Yephi.
Yephi menjelaskan, pengadaan barang dan jasa pada 2024 ini lebih banyak melalui e-katalog. Tahun lalu UKPBJ mewajibkan tiga etalase, sedangkan tahun ini pihaknya menargetkan minimal 15 etalase proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
"Kita akan terus meningkatkan pengadaan barang jasa melalui e-katalog sesuai arahan presiden. Kegiatan hari ini menandai dimulainya kegiatan. Mudah-mudahan segera semakin banyak OPD yang memulai pengadaan kegiatannya," ujar Yephi.
Sementara itu Gubernur Sugianto Sabran dalam arahannya meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat dimulainya kegiatan. Tujuannya agar kegiatan fisik dan non fisik bisa selesai tepat waktu, tanpa mengabaikan kualitas.
Sugianto juga meminta dukungan aparat penegak hukum membantu mengawasi tidak terjadi penyimpangan. Panitia pengadaan diminta tidak ragu berkoordinasi dan minta masukan dari aparat penegak hukum agar tidak sampai terjadi pelanggaran aturan.
Baca juga: Pemprov Kalteng akselerasi pengadaan barang dan jasa pacu perekonomian daerah
Baca juga: Bupati Kotim dukung gugatan terkait pengurangan masa jabatan kepala daerah
Baca juga: Polres Kotim tangkap terduga pelaku penggelapan CPO