KKPD wujudkan digitalisasi pembayaran lingkup Pemprov Kalteng

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengatakan dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) mendorong terwujudnya digitalisasi pembayaran.

 

"Hingga dapat menekan jumlah uang tunai yang beredar di birokrasi lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah," katanya di Palangka Raya, Senin.

 

Hal itu dia sampaikan di sela soft launching Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah, sekaligus membuka bimbingan teknis implementasi aplikasi SIPD RI modul penatausahaan.

 

Edy Pratowo menyambut baik dilaksanakannya soft launching dan penandatanganan PKS KKPD antara Pemprov bersama Bank Kalteng yang di antaranya ke depan pembayaran menggunakan uang tunai dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai, yakni berupa kartu kredit yang selama ini telah disediakan pihak bank.

 

"Tentunya juga untuk mencegah atau menutup rapat-rapat celah terjadinya tindakan korupsi," kata wagub di sela kegiatan yang digelar di Aula Bappedalitbang Kalteng.

Baca juga: Wagub Kalteng ajak pelajar SMA/SMK/SLB gunakan hak pilih

 

Lebih lanjut Edy Pratowo menginginkan terbangun sinergi tata kelola pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, maupun percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah Makin BERKAH.

 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Syahfiri menambahkan, pengimplementasian KKPD Kalteng merupakan tindak lanjut digitalisasi sistem pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Skemanya adalah 40 persen dari uang persediaan di masing-masing SOPD berupa non tunai dan 60 persen uang persediaan dalam bentuk tunai.

 

"Alur penatausahan dan transparasi, penting buat kita untuk percepatan pembangunan," tuturnya.

 

Sementara itu Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan memaparkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sangat mendukung dalam rangka belanja barang- barang produk dalam negeri.

 

"Hal ini dimaksudkan agar belanja-belanja di Kalteng sudah belanja kepada UMKM dalam rangka mendorong supaya uang pemerintah tetap berada di Kalteng, tidak lagi ke tempat lain, yang muaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalteng" jelasnya.

Baca juga: Sekda Kalteng hadiri haul Guru Sekumpul di Palangka Raya

Baca juga: Pemprov Kalteng gali usulan masyarakat untuk nama Bundaran Besar, berikut yang terpopuler

Baca juga: Diskominfosantik gelar dialog langsung bersama KPU sukseskan Pemilu 2024