Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Komunikasi Informasi, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), berupaya mengintensifkan untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks sebelum Pilkada Bartim 2024.
Kepala Diskominfo Bartim, Dwi Aryanto melalui telepon seluler di Tamiang Layang, Senin, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mengatasi masalah hoaks atau kabar bohong, dengan melakukan monitoring media dan media sosial secara aktif.
"Jika kami menemukan konten yang merugikan dan melanggar aturan, kami akan melakukan penilaian serta proses untuk penghapusan atau takedown," tambahnya.
Adapun upaya yang dilakukan sebagai upaya atau langkah dari respons terhadap kekhawatiran akan potensi gangguan informasi yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Barito Timur.
Diskominfosantik juga tengah mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan aplikasi monitoring sistem deteksi konten dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang keamanan informasi dan keamanan siber, akan memberikan pelatihan secara daring melalui video konferensi pada Rabu.
Dwi Aryanto mengatakan, dengan bergabung dalam sistem patroli siber nasional, kami berharap dapat lebih responsif dalam menanggapi konten-konten negatif, terutama yang berkaitan dengan pemilu, termasuk Pilkada Bartim 2024.
Baca juga: Mulai Senin, pelayanan Puskesmas Tamiang Layang di tempat yang baru
"Diskominfo Bartim akan melakukan monitoring secara aktif dan secepatnya mengambil langkah-langkah penanganan jika ada konten yang melanggar aturan atau berpotensi menimbulkan keresahan," beber dia.
Diskominfosantik Barito Timur sendiri telah memiliki mitra dari sistem deteksi konten BSSN dan petugas pengelola hoaks Barito Timur yakni M Yudha Maulana, Zulkifli, dan Sulidia Eka Setiano.
"Nama-nama petugas pengelola hoaks Kabupaten Barito Timur telah disampaikan ke Diskominfo Provinsi Kalteng di Palangkaraya," tegas Dwi.
Baca juga: Pemkab Bartim perkuat kemitraan dalam perlindungan perempuan dan anak
Baca juga: Guru di Bartim diharapkan bisa membuat RKAS dan laporan keuangan BOS
Baca juga: Pemkab Bartim berupaya kendalikan kenaikan harga beras
Kepala Diskominfo Bartim, Dwi Aryanto melalui telepon seluler di Tamiang Layang, Senin, mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mengatasi masalah hoaks atau kabar bohong, dengan melakukan monitoring media dan media sosial secara aktif.
"Jika kami menemukan konten yang merugikan dan melanggar aturan, kami akan melakukan penilaian serta proses untuk penghapusan atau takedown," tambahnya.
Adapun upaya yang dilakukan sebagai upaya atau langkah dari respons terhadap kekhawatiran akan potensi gangguan informasi yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Barito Timur.
Diskominfosantik juga tengah mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan aplikasi monitoring sistem deteksi konten dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang keamanan informasi dan keamanan siber, akan memberikan pelatihan secara daring melalui video konferensi pada Rabu.
Dwi Aryanto mengatakan, dengan bergabung dalam sistem patroli siber nasional, kami berharap dapat lebih responsif dalam menanggapi konten-konten negatif, terutama yang berkaitan dengan pemilu, termasuk Pilkada Bartim 2024.
Baca juga: Mulai Senin, pelayanan Puskesmas Tamiang Layang di tempat yang baru
"Diskominfo Bartim akan melakukan monitoring secara aktif dan secepatnya mengambil langkah-langkah penanganan jika ada konten yang melanggar aturan atau berpotensi menimbulkan keresahan," beber dia.
Diskominfosantik Barito Timur sendiri telah memiliki mitra dari sistem deteksi konten BSSN dan petugas pengelola hoaks Barito Timur yakni M Yudha Maulana, Zulkifli, dan Sulidia Eka Setiano.
"Nama-nama petugas pengelola hoaks Kabupaten Barito Timur telah disampaikan ke Diskominfo Provinsi Kalteng di Palangkaraya," tegas Dwi.
Baca juga: Pemkab Bartim perkuat kemitraan dalam perlindungan perempuan dan anak
Baca juga: Guru di Bartim diharapkan bisa membuat RKAS dan laporan keuangan BOS
Baca juga: Pemkab Bartim berupaya kendalikan kenaikan harga beras