Palangka Raya (ANTARA) -
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Katma F. Dirun dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Jumat, menjelaskan, di antaranya faktor penyebab yang pertama adalah persaingan sumber daya alam.
"Potensi konflik terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, seperti pertambangan dan kehutanan dapat memicu perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan," terangnya.
Kemudian faktor lainnya adalah berkaitan isu agraria dan tanah. Menurutnya permasalahan terkait kepemilikan tanah dan pemanfaatan lahan pertanian dapat menjadi pemicu konflik antara sejumlah pihak, yakni masyarakat lokal, perusahaan, maupun pemerintah.
"Hal lainnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat juga bisa menyulut konflik sosial, terutama jika tidak ada langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut," ujarnya.
Baca juga: Sosialisasi peraturan pengenaan sanksi, cegah pelanggaran SFR di Kalteng
Untuk itu, Katma menekankan tentang pentingnya memperkuat kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, maupun pemangku kepentingan lainnya.
"Salah satunya dalam mengidentifikasi permasalahan potensial yang dapat memicu konflik sosial dan merumuskan solusi yang berkelanjutan," ucapnya.
Lebih lanjut disampaikannya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan, juga diharapkan dapat ditingkatkan.
Termasuk meningkatkan kegiatan edukasi, dialog, dan pembinaan kemampuan berkomunikasi juga menjadi kunci dalam mencegah eskalasi konflik di Kalimantan Tengah. Dan selama ini pemprov terus melaksanakan berbagai langkah tersebut, termasuk meningkatkannya.
Katma mengatakan dengan kesadaran terhadap potensi terjadinya konflik sosial, upaya bersama untuk memperkuat resiliensi masyarakat serta membangun hubungan harmonis antar berbagai kelompok, menjadi langkah penting demi menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Baca juga: Dishanpang: Jelang Ramadhan harga dan ketersediaan ayam ras di Kalteng terkendali
Baca juga: Kalteng berhasil lampaui target BKPM, realisasi investasi capai Rp19 triliun
Baca juga: Bappedalitbang pacu inovasi penelitian tingkatkan daya saing Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengidentifikasi faktor-faktor yang dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat pada 2024.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Katma F. Dirun dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Jumat, menjelaskan, di antaranya faktor penyebab yang pertama adalah persaingan sumber daya alam.
Baca juga: Sosialisasi peraturan pengenaan sanksi, cegah pelanggaran SFR di Kalteng
Baca juga: Dishanpang: Jelang Ramadhan harga dan ketersediaan ayam ras di Kalteng terkendali
Baca juga: Kalteng berhasil lampaui target BKPM, realisasi investasi capai Rp19 triliun
Baca juga: Bappedalitbang pacu inovasi penelitian tingkatkan daya saing Kalimantan Tengah