Tamiang Layang (ANTARA) - Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ari Panan P Lelu mengakui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam waktu dekat akan melaksanakan audit terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.
"Langkah ini merupakan upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di daerah," kata Ari Panan di Tamiang Layang, Rabu.
Dia pun memastikan bahwa Pemkab Bartim telah melakukan berbagai kesiapan untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim auditor. Termasuk komitmen penuh dalam memberikan dukungan dan kerja sama selama proses audit.
"Kedatangan tim BPK untuk melakukan audit terinci ini merupakan upaya kita bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Kami siap bekerja sama dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses ini," kata Ari Panan.
Diharapkan hasil audit ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan Kabupaten Barito Timur dan menjadi landasan untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Baca juga: Pj Bupati Bartim pastikan ketersediaan bahan pokok aman selama Lebaran 2024
Kedatangan tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah disambut langsung oleh Asisten I Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P Lelu, bersama Inspektur Josmar Banjar L Nahor, Kepala BPKAD Misnohartaku, dan Kepala Dispenda Suma Wara Maharati di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur.
Dalam pertemuan yang menjadi forum itu dibahas terkait data, bahan, dan informasi yang diperlukan untuk proses audit yang akan segera dilaksanakan BPK RI Perwakilan Kalteng.
Tim Auditor BPK akan melakukan pemeriksaan berbagai aspek pengelolaan keuangan Kabupaten Barito Timur, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, penggunaan dana publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku.
Baca juga: DPKP Bartim dan Kodim 1012 Buntok sepakati optimasi lahan rawa
Baca juga: Optimasi lahan rawa tingkatkan produksi padi di Barito Timur
Baca juga: Kepala OPD di Bartim harus proaktif cari solusi jika ada permasalahan di masyarakat
"Langkah ini merupakan upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di daerah," kata Ari Panan di Tamiang Layang, Rabu.
Dia pun memastikan bahwa Pemkab Bartim telah melakukan berbagai kesiapan untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim auditor. Termasuk komitmen penuh dalam memberikan dukungan dan kerja sama selama proses audit.
"Kedatangan tim BPK untuk melakukan audit terinci ini merupakan upaya kita bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Kami siap bekerja sama dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses ini," kata Ari Panan.
Diharapkan hasil audit ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan Kabupaten Barito Timur dan menjadi landasan untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Baca juga: Pj Bupati Bartim pastikan ketersediaan bahan pokok aman selama Lebaran 2024
Kedatangan tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah disambut langsung oleh Asisten I Pemerintahan Kabupaten Barito Timur, Ari Panan P Lelu, bersama Inspektur Josmar Banjar L Nahor, Kepala BPKAD Misnohartaku, dan Kepala Dispenda Suma Wara Maharati di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur.
Dalam pertemuan yang menjadi forum itu dibahas terkait data, bahan, dan informasi yang diperlukan untuk proses audit yang akan segera dilaksanakan BPK RI Perwakilan Kalteng.
Tim Auditor BPK akan melakukan pemeriksaan berbagai aspek pengelolaan keuangan Kabupaten Barito Timur, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, penggunaan dana publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku.
Baca juga: DPKP Bartim dan Kodim 1012 Buntok sepakati optimasi lahan rawa
Baca juga: Optimasi lahan rawa tingkatkan produksi padi di Barito Timur
Baca juga: Kepala OPD di Bartim harus proaktif cari solusi jika ada permasalahan di masyarakat