Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Achmad Rasyid meminta pemerintah daerah memastikan penyerapan anggaran dan program kegiatan yang diagendakan untuk tahun anggaran 2024 ini terlaksana dengan baik.
"Mulai dari tender, pelaksanaan kegiatan, hingga realiasinya harus dipacu mengingat sekarang sudah memasuki akhir bulan Juli atau telah melewati satu semester kegiatan tahun anggaran, sehingga realisasi program yang sudah berjalan harus dipastikan sudah sejauh mana," katanya di Palangka Raya, Senin.
Berkaitan dengan anggaran tahun 2024 ini, dirinya menilai bahwa ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni adanya proyek yang belum tender.
Pentingnya hal ini diperhatikan, mengingat masa jabatan kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur akan segera berakhir dan nantinya akhir masa jabatan tersebut bersamaan dengan dilantiknya kepala daerah terpilih.
"Ini kan nantinya justru menjadi repot lagi, harus ini itu dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang haus segera diselesaikan sehingga kepala daerah yang baru nanti tinggal melanjutkan apa yang sudah berjalan," ucapnya.
Untuk itu politikus Partai Gerindra ini berharap pada sisa masa jabatannya tersebut kepala daerah dapat lebih memaksimalkan dan lebih memberikan manfaat bagi pembangunan di provinsi ini.
Baca juga: Ketua DPRD Palangka Raya: Pemkot awasi ASN terlibat politik praktis
Hal tersebut penting untuk dilakukan agar berbagai agenda kegiatan pemerintah daerah yang sebelumnya telah diprogramkan jangan sampai terkendala.
“Serapan anggaran dan bagaimana memacu program yang sudah ada ini penting supaya nanti tidak terjadi SILPA, sehingga yang sudah dianggarkan di tahun ini harus terselesaikan,” ujarnya.
Di satu sisi dia mengakui tidak ada hal yang terlalu krusial menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah, bahkan pembiayaan untuk kegiatan tahun jamak atau multiyears atau tahun jamak kemungkinan sudah dibayar, sehingga tidak akan menjadi beban untuk tahun berikutnya.
Hanya saja yang menjadi catatan saat ini karena pihak DPRD belum menerima laporan realisasi anggaran tahun 2024, harusnya laporan tersebut disampaikan berkelanjutan, supaya legislatif bisa turut mengawasi program pemerintah yang tengah berjalan saat ini.
“Saya tidak tahu kalau laporan itu ada ke ketua atau tidak, tapi ke komisi tidak ada. Makanya itu yang sedikit saya kritik dan minta ini diperhatikan pemerintah,” demikian Achmad Rasyid.
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng gencarkan revitalisasi pesisir pantai
Baca juga: PD Barut sampaikan pendapat fraksi raperda perubahan ketiga Perda No 2/2016
Baca juga: DPRD Palangka Raya ajak para orang tua pastikan anaknya telah dapat vaksin polio
"Mulai dari tender, pelaksanaan kegiatan, hingga realiasinya harus dipacu mengingat sekarang sudah memasuki akhir bulan Juli atau telah melewati satu semester kegiatan tahun anggaran, sehingga realisasi program yang sudah berjalan harus dipastikan sudah sejauh mana," katanya di Palangka Raya, Senin.
Berkaitan dengan anggaran tahun 2024 ini, dirinya menilai bahwa ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni adanya proyek yang belum tender.
Pentingnya hal ini diperhatikan, mengingat masa jabatan kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur akan segera berakhir dan nantinya akhir masa jabatan tersebut bersamaan dengan dilantiknya kepala daerah terpilih.
"Ini kan nantinya justru menjadi repot lagi, harus ini itu dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang haus segera diselesaikan sehingga kepala daerah yang baru nanti tinggal melanjutkan apa yang sudah berjalan," ucapnya.
Untuk itu politikus Partai Gerindra ini berharap pada sisa masa jabatannya tersebut kepala daerah dapat lebih memaksimalkan dan lebih memberikan manfaat bagi pembangunan di provinsi ini.
Baca juga: Ketua DPRD Palangka Raya: Pemkot awasi ASN terlibat politik praktis
Hal tersebut penting untuk dilakukan agar berbagai agenda kegiatan pemerintah daerah yang sebelumnya telah diprogramkan jangan sampai terkendala.
“Serapan anggaran dan bagaimana memacu program yang sudah ada ini penting supaya nanti tidak terjadi SILPA, sehingga yang sudah dianggarkan di tahun ini harus terselesaikan,” ujarnya.
Di satu sisi dia mengakui tidak ada hal yang terlalu krusial menjelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah, bahkan pembiayaan untuk kegiatan tahun jamak atau multiyears atau tahun jamak kemungkinan sudah dibayar, sehingga tidak akan menjadi beban untuk tahun berikutnya.
Hanya saja yang menjadi catatan saat ini karena pihak DPRD belum menerima laporan realisasi anggaran tahun 2024, harusnya laporan tersebut disampaikan berkelanjutan, supaya legislatif bisa turut mengawasi program pemerintah yang tengah berjalan saat ini.
“Saya tidak tahu kalau laporan itu ada ke ketua atau tidak, tapi ke komisi tidak ada. Makanya itu yang sedikit saya kritik dan minta ini diperhatikan pemerintah,” demikian Achmad Rasyid.
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng gencarkan revitalisasi pesisir pantai
Baca juga: PD Barut sampaikan pendapat fraksi raperda perubahan ketiga Perda No 2/2016
Baca juga: DPRD Palangka Raya ajak para orang tua pastikan anaknya telah dapat vaksin polio