Pulang Pisau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, memperkuat produk pangan penunjang perekonomian masyarakat berkualitas dan aman di konsumsi melalui mengungkapkan program Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
"Program tersebut untuk menjaga produk pangan masyarakat yang berkontribusi perputaran roda ekonomi di daerah ini.Kami telah memetakan daerah-daerah yang bisa terjadi kerawanan pangan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pulang Pisau Edy Purwanto Casamani di Pulang Pisau, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya sering memantau dan menyisir para pedagang yang ada di pasar, untuk memastikan apakah barang atau produk pangan yang di jual pedagang kedaluwarsa atau tidak berbahaya.
Pemantauan ini juga, katanya, berkaitan dengan tugas di dinas sebagai bentuk untuk menjaga ketahanan pangan agar aman dikonsumsi oleh masyarakat.
"Dari hasil pemetaan, ada dua daerah berpotensi rawan pangan yakni Kecamatan Sebangau Kuala dan Kahayan Kuala," katanya.
Dia mengatakan, kerawanan pangan ini terjadi didasari sebagian besar masyarakat di beberapa desa pada dua kecamatan ini adalah nelayan dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan di laut.
“Apabila terjadi gelombang besar yang membuat masyarakat nelayan tidak bisa melaut. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan mereka terganggu dan secara otomatis roda ekonomi masyarakat praktis terhenti sehingga tidak ada daya beli terhadap pangan,” ucap Edy.
Berkaitan dengan hasil pemetaan daerah berpotensi rawan pangan yang dilakukan pada 2024 ini, Edy mengungkapkan bahwa pemerintah setempat telah bekerja sama dengan Bulog sebagai antisipasi.
"Jika daerah-daerah tersebut terjadi kerawanan pangan, maka bantuan pangan yang menjadi kebutuhan dasar bisa segera disalurkan kepada masyarakat," kata dia.
Edy juga menegaskan untuk membantu ekonomi masyarakat dalam kebutuhan pangan, Dinas Ketahanan Pangan setempat juga memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beberapa jenis bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Selain untuk membantu masyarakat karena ada subsidi harga yang lebih murah dari harga pasar, program GPM menjadi salah satu upaya penanganan menekan inflasi di kabupaten setempat," demikian Edy Purwanto Casmani.
"Program tersebut untuk menjaga produk pangan masyarakat yang berkontribusi perputaran roda ekonomi di daerah ini.Kami telah memetakan daerah-daerah yang bisa terjadi kerawanan pangan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pulang Pisau Edy Purwanto Casamani di Pulang Pisau, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya sering memantau dan menyisir para pedagang yang ada di pasar, untuk memastikan apakah barang atau produk pangan yang di jual pedagang kedaluwarsa atau tidak berbahaya.
Pemantauan ini juga, katanya, berkaitan dengan tugas di dinas sebagai bentuk untuk menjaga ketahanan pangan agar aman dikonsumsi oleh masyarakat.
"Dari hasil pemetaan, ada dua daerah berpotensi rawan pangan yakni Kecamatan Sebangau Kuala dan Kahayan Kuala," katanya.
Dia mengatakan, kerawanan pangan ini terjadi didasari sebagian besar masyarakat di beberapa desa pada dua kecamatan ini adalah nelayan dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan di laut.
“Apabila terjadi gelombang besar yang membuat masyarakat nelayan tidak bisa melaut. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan mereka terganggu dan secara otomatis roda ekonomi masyarakat praktis terhenti sehingga tidak ada daya beli terhadap pangan,” ucap Edy.
Berkaitan dengan hasil pemetaan daerah berpotensi rawan pangan yang dilakukan pada 2024 ini, Edy mengungkapkan bahwa pemerintah setempat telah bekerja sama dengan Bulog sebagai antisipasi.
"Jika daerah-daerah tersebut terjadi kerawanan pangan, maka bantuan pangan yang menjadi kebutuhan dasar bisa segera disalurkan kepada masyarakat," kata dia.
Edy juga menegaskan untuk membantu ekonomi masyarakat dalam kebutuhan pangan, Dinas Ketahanan Pangan setempat juga memiliki program Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beberapa jenis bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Selain untuk membantu masyarakat karena ada subsidi harga yang lebih murah dari harga pasar, program GPM menjadi salah satu upaya penanganan menekan inflasi di kabupaten setempat," demikian Edy Purwanto Casmani.