Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Sementara DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, menekankan bahwa saat ini pihaknya tengah bergerak cepat membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan penyusunan tata tertib (tatib) DPRD.
"Ini kami lakukan agar jajaran anggota DPRD Kalimantan Tengah periode 2024-2029 bisa segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan masyarakat," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia menjelaskan, untuk menindaklanjuti hal tersebut jajaran DPRD telah melaksanakan rapat perdana pembentukan tim yang nantinya bertugas menyusun jadwal kegiatan perihal agenda tersebut.
Tentu hal ini menjadi catatan bersama, khususnya mengenai target penyelesaiannya agar ke depan anggota dewan dapat bertugas yang berdasarkan kode etik.
“Kami sudah sepakat untuk membentuk tim yang nantinya menyusun jadwal pembahasan tatib ini, jadi semuanya sudah berjalan karena kita ingin agenda pertama ini selesai secepatnya,” ucapnya.
Mengingat pentingnya posisi AKD dan Tatib DPRD ini, Arthon melanjutkan, hal ini diharapkan semua proses tersebut selesai pada bulan September ini.
Baca juga: Halikinnor minta kontingen Kalteng tanamkan mental singa menghadapi PON XXI
Hal ini tidak lepas dari tugas dan kinerja lembaga DPRD, baik menjalankan fungsi Fraksi, komisi hingga badan-badan yang menjadi alat kelengkapan.
“Kalau AKD dan Tatib ini sudah dibentuk dan sudah definitif susunannya, pastinya kita bisa fokus menghadapi tugas-tugas secara optimal. Makanya ada kesepakatan September ini selesai semua,” ujarnya.
Ketua DPRD PDI Perjuangan Kalteng ini menambahkan, fungsi penyusunan jadwal tidak hanya berkaitan dengan pembahasan AKD dan Tatib, akan tetapi berkaitan dengan kegiatan orientasi politik yang wajib diikuti oleh seluruh anggota DPRD.
Melihat padatnya agenda ke depan tentu akan membuat DPRD berpacu dengan waktu demi memaksimalkan kinerja lembaga, baik dari sisi koordinasi dengan pemerintah daerah ataupun menghimpun aspirasi masyarakat.
“Kalau orientasi inikan kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri, maka ini juga akan kita lakukan konsultasikan. Namun yang pasti seluruh anggota harus fokus karena ada target yang dikejar,” demikian Arthon.
Baca juga: Teras Narang: Pengembangan jaringan kereta api ke seluruh Indonesia harus berlanjut
Baca juga: Pemprov Kalteng gencar pacu digitalisasi ekonomi dan pengembangan pariwisata
Baca juga: Optimalkan Sisparnas, Kalteng implementasikan digitalisasi pariwisata
"Ini kami lakukan agar jajaran anggota DPRD Kalimantan Tengah periode 2024-2029 bisa segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan masyarakat," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia menjelaskan, untuk menindaklanjuti hal tersebut jajaran DPRD telah melaksanakan rapat perdana pembentukan tim yang nantinya bertugas menyusun jadwal kegiatan perihal agenda tersebut.
Tentu hal ini menjadi catatan bersama, khususnya mengenai target penyelesaiannya agar ke depan anggota dewan dapat bertugas yang berdasarkan kode etik.
“Kami sudah sepakat untuk membentuk tim yang nantinya menyusun jadwal pembahasan tatib ini, jadi semuanya sudah berjalan karena kita ingin agenda pertama ini selesai secepatnya,” ucapnya.
Mengingat pentingnya posisi AKD dan Tatib DPRD ini, Arthon melanjutkan, hal ini diharapkan semua proses tersebut selesai pada bulan September ini.
Baca juga: Halikinnor minta kontingen Kalteng tanamkan mental singa menghadapi PON XXI
Hal ini tidak lepas dari tugas dan kinerja lembaga DPRD, baik menjalankan fungsi Fraksi, komisi hingga badan-badan yang menjadi alat kelengkapan.
“Kalau AKD dan Tatib ini sudah dibentuk dan sudah definitif susunannya, pastinya kita bisa fokus menghadapi tugas-tugas secara optimal. Makanya ada kesepakatan September ini selesai semua,” ujarnya.
Ketua DPRD PDI Perjuangan Kalteng ini menambahkan, fungsi penyusunan jadwal tidak hanya berkaitan dengan pembahasan AKD dan Tatib, akan tetapi berkaitan dengan kegiatan orientasi politik yang wajib diikuti oleh seluruh anggota DPRD.
Melihat padatnya agenda ke depan tentu akan membuat DPRD berpacu dengan waktu demi memaksimalkan kinerja lembaga, baik dari sisi koordinasi dengan pemerintah daerah ataupun menghimpun aspirasi masyarakat.
“Kalau orientasi inikan kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri, maka ini juga akan kita lakukan konsultasikan. Namun yang pasti seluruh anggota harus fokus karena ada target yang dikejar,” demikian Arthon.
Baca juga: Teras Narang: Pengembangan jaringan kereta api ke seluruh Indonesia harus berlanjut
Baca juga: Pemprov Kalteng gencar pacu digitalisasi ekonomi dan pengembangan pariwisata
Baca juga: Optimalkan Sisparnas, Kalteng implementasikan digitalisasi pariwisata