Balikpapan (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, 120 juta bidang tanah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus tercapai hingga akhir 2024.
"Untuk target yang harus dicapai dalam PTSL itu 120 juta bidang tanah hingga Desember 2024," ujar AHY, di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.
Hingga kini, kata dia lagi, realisasinya sudah mencapai 97,93 persen atau yang terdaftar sudah sebanyak 117,4 juta bidang tanah.
Pada sisa waktu sampai akhir 2024, angka 120 juta bisa terealisasi, ia menimpali lagi, dengan kerja fokus dan efektif di setiap kantor wilayah maupun kantor pertanahan di masing-masing daerah.
PTSL merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.
PTSL bertujuan untuk meningkatkan administrasi tata ruang dan memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, kata dia, menyangkut kepemilikan tanah.
Sertifikat resmi kepemilikan tanah dari negara, membuat tata ruang secara nasional bakal semakin teratur sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan memberikan kepemilikan tanah yang sah bagi seluruh warga negara, demikian AHY.
"Untuk target yang harus dicapai dalam PTSL itu 120 juta bidang tanah hingga Desember 2024," ujar AHY, di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.
Hingga kini, kata dia lagi, realisasinya sudah mencapai 97,93 persen atau yang terdaftar sudah sebanyak 117,4 juta bidang tanah.
Pada sisa waktu sampai akhir 2024, angka 120 juta bisa terealisasi, ia menimpali lagi, dengan kerja fokus dan efektif di setiap kantor wilayah maupun kantor pertanahan di masing-masing daerah.
PTSL merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.
PTSL bertujuan untuk meningkatkan administrasi tata ruang dan memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, kata dia, menyangkut kepemilikan tanah.
Sertifikat resmi kepemilikan tanah dari negara, membuat tata ruang secara nasional bakal semakin teratur sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan memberikan kepemilikan tanah yang sah bagi seluruh warga negara, demikian AHY.