Murung Raya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Mahyono, mengimbau agar pemerintah desa lebih proaktif dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting di wilayah setempat. Ia menekankan bahwa intervensi yang terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, khususnya di wilayah lokus stunting, akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan masalah ini.
Menurut Mahyono, kegiatan rembuk stunting perlu dilaksanakan secara intensif agar aksi di lapangan lebih terarah dan efektif. Hal ini, katanya, harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa dan kecamatan yang menjadi fokus utama dalam penurunan stunting.
Baca juga: DPRD apresiasi operasi pasar murah pemprov di Murung Raya
"Peran multi sektor sangat penting untuk disinergikan melalui kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa," ujarnya, Senin (23/09/2024).
Mahyono juga menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai koordinator perlu mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah dan masyarakat, untuk bersama-sama mempercepat penurunan stunting.
"Dengan aksi lapangan yang melibatkan pendekatan multi sektor dan layanan yang tepat sasaran, penurunan stunting dapat segera tercapai sesuai dengan target Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah." imbuhnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3ADaldukKB) Murung Raya, Daniel Pantandianan, menyebutkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Murung Raya menghadapi target percepatan penurunan stunting sebesar 17,26 persen. Sementara itu, data Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di kabupaten ini masih berada pada angka 21 persen.
Dengan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan prevalensi stunting di Murung Raya dapat segera turun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak.
Baca juga: DPRD Murung Raya dorong profesionalisme Kades dan BPD untuk kemajuan desa
Baca juga: Program BPBL bantu perluas akses listrik di Murung Raya
Menurut Mahyono, kegiatan rembuk stunting perlu dilaksanakan secara intensif agar aksi di lapangan lebih terarah dan efektif. Hal ini, katanya, harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa dan kecamatan yang menjadi fokus utama dalam penurunan stunting.
Baca juga: DPRD apresiasi operasi pasar murah pemprov di Murung Raya
"Peran multi sektor sangat penting untuk disinergikan melalui kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa," ujarnya, Senin (23/09/2024).
Mahyono juga menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai koordinator perlu mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah dan masyarakat, untuk bersama-sama mempercepat penurunan stunting.
"Dengan aksi lapangan yang melibatkan pendekatan multi sektor dan layanan yang tepat sasaran, penurunan stunting dapat segera tercapai sesuai dengan target Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah." imbuhnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3ADaldukKB) Murung Raya, Daniel Pantandianan, menyebutkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Murung Raya menghadapi target percepatan penurunan stunting sebesar 17,26 persen. Sementara itu, data Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di kabupaten ini masih berada pada angka 21 persen.
Dengan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan prevalensi stunting di Murung Raya dapat segera turun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak.
Baca juga: DPRD Murung Raya dorong profesionalisme Kades dan BPD untuk kemajuan desa
Baca juga: Program BPBL bantu perluas akses listrik di Murung Raya