Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rimbun menyarankan seluruh kepala desa (kades) agar memperkuat komunikasi dan soliditas dengan warga di wilayah masing-masing guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.
“Kami minta agar para kades bisa mempererat silaturahim dan memperkuat komunikasi dengan warganya masing-masing, agar terjalin sinergisitas yang baik untuk bersama-sama membangun desa,” kata Rimbun di Sampit, Kamis.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun menyoroti permasalahan yang terjadi di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit belum lama ini.
Warga desa tersebut mengungkapkan kekecewaan terhadap kades setempat yang dinilai tidak jujur dalam penyaluran dana dari perusahaan besar swasta (PBS).
Tidak hanya sampai di situ, warga juga mengungkit janji dari Kades Ujung Pandaran pada saat kampanye yang disebut tidak ada satupun yang ditepati. Masyarakat yang merasa dibohongi pun mendesak pemberhentian kepala desa.
Sementara perkara ini masih ditangani oleh pemerintah kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dan belum mencapai hasil akhir.
Baca juga: Dukung pelestarian, pengusaha di Kotim ini tebar ratusan ribu benih ikan
Terkait perkara ini, Rimbun menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pihak kecamatan untuk menanganinya. Dia berharap pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Kami serahkan dengan pemerintah daerah, yang khususnya DPMD dan kecamatan untuk menangani ini agar pemerintahan desa yang ada di Ujung Pandaran bisa berjalan dengan baik dan juga bisa melayani masyarakat yang ada,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap kades lainnya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dengan memperkuat hubungan dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa percaya kepada kades dan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada.
Sinergisitas antara pemerintahan desa, terutama kades dengan masyarakat sangat penting. Sebab, untuk membangun dan memajukan desa perlu kerja sama semua yang ada di dalamnya.
Disamping itu, Rimbun yakin setiap kades telah mengikuti orientasi sebelum menjalankan tugas dan fungsi, baik di bidang pengelolaan keuangan maupun bidang hukum, sehingga setiap kades memiliki kompetensi untuk mengemban amanah dari jabatan tersebut.
“Kami yakin dan percaya semua kades sudah memahami itu. Tapi kami tetap mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari permasalahan hukum dan semacamnya,” demikian Rimbun.
Baca juga: Banggar soroti banyaknya usulan penambahan anggaran pada perubahan APBD Kotim
Baca juga: DPRD Kotim harap perubahan APBD menyentuh semua kepentingan masyarakat
Baca juga: Ratusan warga binaan Lapas Sampit jalani skrining kesehatan
“Kami minta agar para kades bisa mempererat silaturahim dan memperkuat komunikasi dengan warganya masing-masing, agar terjalin sinergisitas yang baik untuk bersama-sama membangun desa,” kata Rimbun di Sampit, Kamis.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun menyoroti permasalahan yang terjadi di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit belum lama ini.
Warga desa tersebut mengungkapkan kekecewaan terhadap kades setempat yang dinilai tidak jujur dalam penyaluran dana dari perusahaan besar swasta (PBS).
Tidak hanya sampai di situ, warga juga mengungkit janji dari Kades Ujung Pandaran pada saat kampanye yang disebut tidak ada satupun yang ditepati. Masyarakat yang merasa dibohongi pun mendesak pemberhentian kepala desa.
Sementara perkara ini masih ditangani oleh pemerintah kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dan belum mencapai hasil akhir.
Baca juga: Dukung pelestarian, pengusaha di Kotim ini tebar ratusan ribu benih ikan
Terkait perkara ini, Rimbun menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan pihak kecamatan untuk menanganinya. Dia berharap pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Kami serahkan dengan pemerintah daerah, yang khususnya DPMD dan kecamatan untuk menangani ini agar pemerintahan desa yang ada di Ujung Pandaran bisa berjalan dengan baik dan juga bisa melayani masyarakat yang ada,” ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap kades lainnya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dengan memperkuat hubungan dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa percaya kepada kades dan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang ada.
Sinergisitas antara pemerintahan desa, terutama kades dengan masyarakat sangat penting. Sebab, untuk membangun dan memajukan desa perlu kerja sama semua yang ada di dalamnya.
Disamping itu, Rimbun yakin setiap kades telah mengikuti orientasi sebelum menjalankan tugas dan fungsi, baik di bidang pengelolaan keuangan maupun bidang hukum, sehingga setiap kades memiliki kompetensi untuk mengemban amanah dari jabatan tersebut.
“Kami yakin dan percaya semua kades sudah memahami itu. Tapi kami tetap mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari permasalahan hukum dan semacamnya,” demikian Rimbun.
Baca juga: Banggar soroti banyaknya usulan penambahan anggaran pada perubahan APBD Kotim
Baca juga: DPRD Kotim harap perubahan APBD menyentuh semua kepentingan masyarakat
Baca juga: Ratusan warga binaan Lapas Sampit jalani skrining kesehatan