Sampit (ANTARA) - Bendahara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Mariani meminta pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja anggaran, terutama pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.
“Dalam pelaksanaan anggaran, kami minta pihak eksekutif terus memperbaiki kinerja anggaran, baik realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kinerja PAD yang belum optimal,” kata Mariani di Sampit, Kamis.
Hal ini juga telah disampaikan pada saat rapat pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2024 beberapa waktu lalu. Mengingat hanya tersisa dua bulan efektif sampai akhir tahun anggaran
Hal ini tentu akan sangat bermasalah pada kinerja dan tanggung jawab serta anggaran yang telah diamanatkan sebelumnya apabila kinerja anggaran tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
“Kami sangat berharap dengan kurun waktu dua bulan ke depan ini dapat dituntaskan dengan baik,” ucapnya.
Mariani menilai, masih banyak peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kotim. Pasalnya Kotim merupakan wilayah dengan kaya akan sumber daya alam (SDA).
Baca juga: Legislator Kotim sarankan kades perkuat komunikasi dengan warga
Salah satu potensi yang besar yang saya lihat adalah dari SDA dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Banguan (Minerba).
Menurutnya, selagi masih berpotensi untuk digali maka pemerintah harus lebih jeli dalam memanfaatkan potensi PAD ini. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari mineral dan batubara masih bisa dimaksimalkan lagi PAD bagi daerah.
“DBH ini yang harus kita maksimalkan, dan kalau bisa kita siapkan data-data pendukung agar tahun 2025 mendatang DBH kita meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya
Kadir pun mengungkapkan bahwa peningkatan PAD ini tidak selalu harus menaikkan nilai pajak atau retribusi, tapi lebih kepada memaksimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada.
Disamping itu, yang paling penting untuk diperhatikan adalah, pemerintah daerah harus mampu mencegah kebocoran PAD. Hal ini guna mendukung pembangunan daerah yang memerlukan dana yang besar.
"Untuk mewujudkan hal tersebut tentu perlu didukung dengan adanya peningkatan PAD. Serta, perlu adanya rencana kerja yang baik dan terintegrasi antar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD harus bekerja sama dan memiliki visi dan misi yang sama untuk meningkatkan PAD," demikian Mariani.
Baca juga: Banggar soroti banyaknya usulan penambahan anggaran pada perubahan APBD Kotim
Baca juga: DPRD Kotim harap perubahan APBD menyentuh semua kepentingan masyarakat
Baca juga: Legislator minta semua aset di Stadion 29 November Sampit dikelola Dispora
“Dalam pelaksanaan anggaran, kami minta pihak eksekutif terus memperbaiki kinerja anggaran, baik realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kinerja PAD yang belum optimal,” kata Mariani di Sampit, Kamis.
Hal ini juga telah disampaikan pada saat rapat pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2024 beberapa waktu lalu. Mengingat hanya tersisa dua bulan efektif sampai akhir tahun anggaran
Hal ini tentu akan sangat bermasalah pada kinerja dan tanggung jawab serta anggaran yang telah diamanatkan sebelumnya apabila kinerja anggaran tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
“Kami sangat berharap dengan kurun waktu dua bulan ke depan ini dapat dituntaskan dengan baik,” ucapnya.
Mariani menilai, masih banyak peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kotim. Pasalnya Kotim merupakan wilayah dengan kaya akan sumber daya alam (SDA).
Baca juga: Legislator Kotim sarankan kades perkuat komunikasi dengan warga
Salah satu potensi yang besar yang saya lihat adalah dari SDA dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Banguan (Minerba).
Menurutnya, selagi masih berpotensi untuk digali maka pemerintah harus lebih jeli dalam memanfaatkan potensi PAD ini. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari mineral dan batubara masih bisa dimaksimalkan lagi PAD bagi daerah.
“DBH ini yang harus kita maksimalkan, dan kalau bisa kita siapkan data-data pendukung agar tahun 2025 mendatang DBH kita meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya
Kadir pun mengungkapkan bahwa peningkatan PAD ini tidak selalu harus menaikkan nilai pajak atau retribusi, tapi lebih kepada memaksimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada.
Disamping itu, yang paling penting untuk diperhatikan adalah, pemerintah daerah harus mampu mencegah kebocoran PAD. Hal ini guna mendukung pembangunan daerah yang memerlukan dana yang besar.
"Untuk mewujudkan hal tersebut tentu perlu didukung dengan adanya peningkatan PAD. Serta, perlu adanya rencana kerja yang baik dan terintegrasi antar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD harus bekerja sama dan memiliki visi dan misi yang sama untuk meningkatkan PAD," demikian Mariani.
Baca juga: Banggar soroti banyaknya usulan penambahan anggaran pada perubahan APBD Kotim
Baca juga: DPRD Kotim harap perubahan APBD menyentuh semua kepentingan masyarakat
Baca juga: Legislator minta semua aset di Stadion 29 November Sampit dikelola Dispora