Murung Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mendesak pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Murung Raya tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi tersebut, mencapai 6,44 persen.
“Hal yang harus menjadi perhatian utama adalah keakuratan data mengenai masyarakat yang dikategorikan tidak mampu,” kata Liangsoi, Jumat (8/11).
Menurut Liangsoi, pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan sosial, baik yang berasal dari anggaran daerah maupun pusat, tepat sasaran. Ia menekankan perlunya koordinasi antara dinas teknis dan aparat tingkat desa, seperti ketua RT dan RW, agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
“Selain itu, pemerintah juga perlu mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan kemiskinan agar bisa diatasi secara lebih komprehensif,” ujarnya.
Liangsoi menjelaskan, kemiskinan di Murung Raya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya modal usaha, serta tingginya beban keluarga.
Ia mengusulkan langkah-langkah strategis, seperti membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat program zakat. Selain itu, menjaga kestabilan harga bahan pokok juga dinilai krusial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin.
“Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial. Perlu ada upaya lain yang lebih berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Liangsoi berharap melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, angka kemiskinan di Murung Raya dapat ditekan secara signifikan, sehingga kesejahteraan warga meningkat.
Langkah ini, menurutnya, dapat membawa Murung Raya menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Hal yang harus menjadi perhatian utama adalah keakuratan data mengenai masyarakat yang dikategorikan tidak mampu,” kata Liangsoi, Jumat (8/11).
Menurut Liangsoi, pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan sosial, baik yang berasal dari anggaran daerah maupun pusat, tepat sasaran. Ia menekankan perlunya koordinasi antara dinas teknis dan aparat tingkat desa, seperti ketua RT dan RW, agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat.
“Selain itu, pemerintah juga perlu mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan kemiskinan agar bisa diatasi secara lebih komprehensif,” ujarnya.
Liangsoi menjelaskan, kemiskinan di Murung Raya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya modal usaha, serta tingginya beban keluarga.
Ia mengusulkan langkah-langkah strategis, seperti membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat program zakat. Selain itu, menjaga kestabilan harga bahan pokok juga dinilai krusial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin.
“Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial. Perlu ada upaya lain yang lebih berkelanjutan untuk menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Liangsoi berharap melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, angka kemiskinan di Murung Raya dapat ditekan secara signifikan, sehingga kesejahteraan warga meningkat.
Langkah ini, menurutnya, dapat membawa Murung Raya menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.