Nanga Bulik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng) terus melakukan pemantapan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah.
Penjabat Bupati Lamandau Said Salim di Nanga Bulik, Selasa, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
"Kami terus optimalkan upaya pengendalian inflasi, dan keikutsertaan dalam rakor ini sebagai salah satu upaya," jelasnya.
Dia mengatakan daerah terus meningkatkan sinergi baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat, sebagai upaya pengoptimalan pengendalian inflasi secara menyeluruh.
Sementara itu, kegiatan ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melalui konferensi video. Turut hadir perwakilan unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan pengantar Mendagri Tito Karnavian mengatakan masalah perizinan adalah salah satu temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang salah satu cukup menonjol dan banyak terjadi pelanggaran disamping sudah dilakukan pembuatan sistem seperti mal pelayanan publik, Online Single Submission (0SS) oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) dan juga dibuat pelayanan satu terpadu di daerah-daerah.
Mendagri berharap dengan adanya Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaran Perizinan di Daerah pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha yang menjadi salah satu atensi dari Presiden RI yakni mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi.