Sampit (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rimbun menyatakan pihaknya siap mendengarkan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi solidaritas pada Senin, 1 September 2025.
“Terkait informasi demo besok, kami siap menyambut baik. Sebagai pimpinan DPRD, saya sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota wajib bersama-sama menerima mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi,” kata Rimbun di Sampit, Minggu.
Setelah rentetan demo di berbagai daerah, wacana aksi demo serentak pada 1 September 2025 pun berhembus, termasuk di Kotim. Bahkan, ajakan untuk aksi tersebut pun telah ramai di media sosial dengan menjadikan DPRD Kotim sebagai titik kumpul.
Kabar tersebut pun tentunya telah sampai kepada lembaga legislatif setempat dan Rimbun pun merespons hal itu dengan mengeluarkan surat resmi yang meminta seluruh anggota DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) hadir untuk bersama-sama menerima para demonstran.
“Besok kami lihat kapasitasnya, tapi karena untuk keamanan ini kewenangan Polres maka perlu kita koordinasikan dulu, kalau diizinkan dan situasi memungkinkan maka massa tersebut akan kami undang masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara damai,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, sebagai warga negara yang baik pihaknya tunduk dan patuh kepada aturan. Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang di Indonesia.
Baca juga: Bawaslu Kotim perkuat kelembagaan demi Pemilu lebih baik
Oleh karena itu, mengenai wacana aksi yang beredar pihaknya menyatakan siap menerima, namun tentunya diharapkan hal tersebut bisa dilakukan secara damai dan tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Sebagai masyarakat Kotim kita harus berkomitmen bersama-sama menjaga situasi kondusif. Kejadian-kejadian yang ada di daerah lain, yang mungkin melanggar aturan dan juga tidak kita inginkan terjadi di Bumi Habaring Hurung, membutuhkan sinergi kita semua untuk untuk menghindarinya,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga suasana kondusif di wilayah masing-masing, demi keamanan diri sendiri maupun keluarga dan orang-orang di sekitar.
Untuk itu, ia mengimbau agar aksi yang direncanakan menjadi ajang untuk saling memberikan masukan dan saran bukan perselisihan, apalagi sampai merusak aset daerah.
Kalau sudah begitu maka anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan atau peningkatan infrastruktur justru digunakan memperbaiki aset yang rusak.
“Apapun alasannya kalau sudah merusak aset daerah itu ujung-ujungnya akan merugikan daerah juga. Anggaran itu awalnya bisa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat baik itu untuk infrastruktur maupun kegiatan yang dibutuhkan. Untuk itu, mari kita tetap menjaga kondusivitas daerah kita,” demikian Rimbun
Baca juga: Ketua Apindo Kotim imbau masyarakat jaga suasana aman dan kondusif
Baca juga: Jenazah ABK tenggelam di Sungai Cempaga berhasil ditemukan
Baca juga: DPRD Kotim sebut pawai pembangunan wadah pelestarian budaya