Sampit (ANTARA) - Demonstrasi di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah berlangsung damai dan peserta aksi diterima dengan baik di kantor DPRD setempat untuk menyampaikan tujuh tuntutan mereka.
“Kami mengapresiasi kehadiran para mahasiswa dan aliansi masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasinya. Ada tujuh poin aspirasi yang disampaikan kami sambut baik dan kami sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi ini,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim Rimbun di Sampit, Senin.
Aksi demo serentak terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada 1 September 2025, buntut dari penolakan masyarakat terhadap kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga tuntutan terhadap Polri mengenai jatuhnya korban dalam aksi demo sebelumnya.
Aksi demo pun turut terjadi di Kotim yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil. Mereka berasal dari kalangan mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan masyarakat umum.
Meski sempat diwarnai vandalisme dengan aksi corat coret tulisan kantor DPRD, namun secara umum aksi demonstrasi tersebut berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis.
Hal tersebut tak lepas dari respons dari anggota legislatif yang tak butuh waktu lama menyetujui permintaan untuk menerima secara langsung massa demo yang ingin menyampaikan aspirasi.
Tidak hanya unsur DPRD Kotim, tetapi dari sisi Pemkab Kotim yang dalam hal ini diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah serta sejumlah pejabat eselon II dan Kapolres Kotim serta jajaran turut hadir. Semua duduk bersama beralas aspal di depan Gedung DPRD Kotim.
“Ini hari yang istimewa bagi kita semua di Bumi Habaring Hurung, di mana kita bersinergi dan kita sepakat ini bisa menjadi tolok ukur untuk daerah kita yang damai dan untuk menjaga kedamaian itu memang perlu peran serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Rimbun.
Ia melanjutkan, mengenai poin aspirasi dari massa demo, DPRD maupun Polres Kotim selaku pihak yang menerima tuntutan siap untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Pihaknya juga sudah menjadwalkan pada 3 September 2025, DPRD Kotim melalui Komisi I bersama perwakilan Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil akan bertolak ke Palangka Raya untuk meneruskan aspirasi tersebut ke DPRD Provinsi Kalteng.
Disamping itu, kritik dan saran yang disampaikan massa pendemo terhadap kinerja DPRD, Polres maupun pemerintah daerah akan dijadikan bahan untuk evaluasi dan introspeksi demi mewujudkan kinerja yang lebih baik kedepannya.
“Saya sebagai pimpinan akan memaksimalkan kinerja DPRD, kami akan mengevaluasi kinerja kami dalam satu tahun terakhir, sejak kami dilantik, kami akan bersama-sama menyelesaikan PR-PR (pekerjaan rumah) yang ada dan tetap menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk via surat, lisan maupun telepon,” tuturnya.
Baca juga: Beras premium Bulog diminati pengunjung Sampit Trade Expo
Rimbun menambahkan, anggota DPRD Kotim selayaknya manusia biasa tentunya tak luput dari kesalahan dan kekurangan.
Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada masyarakat atas masukan dan saran yang disampaikan, sehingga setiap anggota DPRD Kotim bisa memperbaiki diri dan mewujudkan lembaga legislatif yang lebih baik kedepannya.
“Kepada adik-adik mahasiswa kami minta agar tetap semangat, berinovasi, berinisiatif dan peka terhadap kinerja kami. Karena kami yang sudah dipercayakan sebagai penyelenggara pemerintahan juga butuh masukan dan kritikan agar bisa menjadi lebih baik,” demikian Rimbun.
Koordinator lapangan aksi, Wahyu Ceria menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya DPRD Kotim yang memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.
“Esensi dari kegiatan hari ini sudah kami dapatkan, permohonan kami sudah disetujui oleh institusi Polri maupun DPRD Kotim. Tetapi, kami akan tetap mengawal aspirasi ini seperti yang telah dijanjikan dan kami harap hal tersebut betul-betul dilakukan oleh pihak yang berwenang,” ucapnya.
Total ada tujuh poin tuntutan yang disampaikan massa demo di Kotim. Tuntutan tersebut tidak semata-mata mengikuti isu yang berkembang di pusat, tetapi juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah.
Tuntutan pertama, meminta Ketua DPRD Kotim untuk memanggil Kapolres Kotim beserta jajaran untuk duduk bersama massa aksi, mendengarkan aspirasi massa aksi secara langsung.
Kedua, mendesak Kapolres Kotim untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan massa aksi atas segala tindak arogansi aparat terhadap masyarakat, baik massa aksi jalanan maupun terhadap warga yang menuntut hak di pedalaman, khususnya peristiwa naas yang menimpa Affan Kurniawan dan peristiwa tindak premanisme Kapolsek Mentaya Hulu.
Ketiga, menuntut Polri bertanggung jawab penuh atas tindakan arogansi anggota kepolisian khususnya yang menyebabkan hilangnya nyawa anggota masyarakat, terkhusus pada tragedi penabrakan dan pelindasan Affan Kurniawan oleh anggota Brimob Polda Metro Jaya.
Baca juga: Sejumlah sekolah di Kotim terapkan BDR untuk antisipasi demo
Serta, arogansi dan aksi premanisme yang dilakukan oleh Kapolsek Mentaya Hulu terhadap kuasa hukum dan warga Desa Pantap di area perusahaan perkebunan kelapa sawit serta aksi-aksi arogansi dan premanisme aparat lainnya yang merugikan masyarakat di Kotim.
Keempat, reformasi di tubuh Polri secara total dengan menegaskan kembali tugas fungsi Polri yang mengayomi dan melindungi masyarakat, dimulai dengan menindak secara disiplin aparat yang melakukan tindakan arogansi terhadap masyarakat, khususnya dengan mencopot Kapolsek Mentaya Hulu.
Kelima, menuntut Polri agar memastikan kepada seluruh jajaran di daerah untuk tidak melakukan tindakan arogansi dan represi kepada rakyat khususnya yang sedang menuntut haknya baik dalam aksi jalanan maupun aksi di perusahaan dan tanah ada dalam wilayah hukum Polres Kotim.
Keenam, evaluasi kinerja Polres Kotim khususnya terhadap kasus-kasus kriminal yang belum terselesaikan yang meliputi sejumlah kasus pembunuhan, antara lain pembunuhan terhadap Saprudiansyah alias Udin Jalan Kapuas Baamang.
Lalu, kasus Pembunuhan Aliansyah Gg Rahim 4 Jalan Iskandar Sampit, Edmondus di Desa Gunung Makmur, Hotma Hutauruk Jalan Pelita Barat, Wahab di Desa Satiruk, Lina alias Anggel dan Abdul Haris Jalan Cristopel Mihing
Ketujuh, meminta DPRD Kotim untuk mengawal dan mengawasi kinerja penegak hukum khususnya agar menyelesaikan seluruh kasus yang belum terselesaikan dan agar tidak terjadi lagi penindasan dan tindak arogansi kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum.
“Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi sesuai kesepakatan maka selanjutnya kami akan melihat dinamika yang terjadi, jika memang sengaja tidak diusut dan sebagainya maka tidak menutup kemungkinan kami akan mengadakan aksi susulan,” lanjutnya.
Wanita muda yang bisa dipanggil Rere ini menambahkan, saat ini pihaknya cukup puas dengan respons dari DPRD, Polres dan Pemkab Kotim yang mau menandatangani tuntutan tersebut sebagai wujud kesepakatan bersama.
Dari Komisi I DPRD Kotim juga telah menjanjikan untuk mengajak perwakilan massa demo untuk menghadap ke DPRD Kalteng guna meneruskan aspirasi. Namun, karena kondisi di Palangka Raya sedang kurang kondusif sehingga jadwalnya pun akan disesuaikan.
Ia menegaskan bahwa misi yang ingin pihaknya capai dari aksi ini bukan sekadar kesepakatan tapi tindakan nyata dari pihak yang berwenang terhadap sejumlah poin tuntutan yang telah disampaikan.
“Saat ini kami cukup puas, tapi kami akan kawal terus tuntutan ini. Kami juga minta kepada Polres agar transparan dalam pengusutan kasus-kasus yang telah kami sampaikan,” demikian Rere.
Sementara itu, aksi demonstrasi tersebut berlangsung dari pukul 08:30 WIB hingga 11:00 WIB. Setelah mencapai kesepakatan yang diinginkan, massa demo pun membubarkan diri sembari membersihkan sekitar lokasi demo dari sampah plastik bekas minuman dan makanan.
Tindakan dari massa demo yang didominasi mahasiswa ini patut diacungi jempol, karena menunjukkan bahwa dalam berpendapat dan menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan damai dan tetap memperhatikan kebersihan lingkungan.
Baca juga: Tidak ikut demo, ojol di Sampit pilih gelar shalat gaib
Baca juga: Formasi lengkap DPRD Kotim siap dengarkan aspirasi masyarakat
Baca juga: Bawaslu Kotim perkuat kelembagaan demi Pemilu lebih baik