Sampit (ANTARA) - Legislator Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Akhyannoor mengaku bersikap realistis dan tidak banyak menyebar janji ketika menyerap banyak aspirasi masyarakat di kegiatan reses selama sepekan.
"Maklum situasi dan keuangan daerah kita sedang sulit. Terlebih adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Jadi, saya tidak mau menjanjikan yang muluk-muluk kepada warga saat reses," kata Akhyannoor di Sampit, Minggu.
Dikatakan, kegiatan reses kali ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada 2026 mendatang. Namun diketahui, bahwa pada tahun depan Kotim akan kembali mengalami efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Informasi sementara dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kotim pada Tahun Anggaran (TA) 2026 akan berkurang sekitar Rp383 miliar dibandingkan 2025, sehingga pemerintah daerah harus bisa memilah program dan kegiatan yang diprioritaskan.
Termasuk DPRD yang harus lebih berhati-hati dalam menyikapi aspirasi masyarakat agar tak terkesan sekadar menebar janji, karena bisa berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
"Istilahnya, agar tidak ada dusta di antara kita. Kami sepenuh hati menyerap aspirasi masyarakat, namun kami juga harus jujur bahwa tidak semua usulan bisa langsung dieksekusi karena semua tergantung ketersediaan anggaran daerah," beber dia.
Kendati demikian, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini telah menyiapkan strategi dalam menyikapi efisiensi anggaran, khususnya untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III yang menjadi kewenangannya, yakni Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut.
Anggota DPRD Kotim itu pun menyiapkan skema pembagian wilayah untuk pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efisien, yaitu pada 2026 dikhususkan untuk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit, lalu 2027 ditujukan bagi Kecamatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan Pulau Hanaut.
Baca juga: Komisi I DPRD Kotim segera bahas skema hadapi efisiensi anggaran
"Jadi untuk empat kecamatan itu kita bagi, kalau semuanya sekaligus tidak akan kelihatan program apa yang dilaksanakan karena kondisi keuangan daerah kita sekarang tidak memungkinkan untuk menuntaskan semuanya secara bersamaan," lanjutnya.
Ia menambahkan, dari sekian banyak aspirasi yang berhasil diserap, masalah infrastruktur jalan masih menjadi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, baik itu jalan umum, jalan pertanian hingga jalan pendidikan.
Selain itu, sarana prasarana pendidikan juga menjadi perhatiannya saat reses, seperti di SDN 1 Desa Regel Lestari Kecamatan Teluk Sampit yang berdasarkan pengakuan kepala sekolahnya sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah daerah walau sudah sering diusulkan.
"Mudah-mudahan dengan adanya reses ini laporan guru-guru kita yang ada di wilayah selatan Kotim ada tindak lanjutnya, sehingga anak-anak kita bisa mendapat kelayakan dalam menjalani pendidikannya, seperti meja dan kursi yang nyaman," demikian Akhyannoor.
Baca juga: DPRD Kotim minta pemkab tegakkan Perda Pencegahan Narkoba
Baca juga: DPRD Kotim dorong percepatan sirkuit atasi maraknya balapan liar
Baca juga: DPRD Kotim sebut pembangunan gerai koperasi bagian pemerataan ekonomi