Sampit (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyatakan telah memiliki skema awal untuk menyikapi efisiensi anggaran 2026, namun keputusan akhir dari skema itu menunggu pembahasan mendalam bersama mitra kerja.
“Skemanya sudah ada, tapi belum bisa kami ungkapkan karena kami belum membahasnya secara langsung dengan mitra kerja kami di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Takutnya ketika kami meminimalkan di satu OPD ternyata itu termasuk yang urgent (mendesak),” kata anggota Komisi I DPRD Kotim Wahito Fajriannor di Sampit, Minggu.
Ia menjelaskan, Kotim kembali bersiap menghadapi tantangan besar terkait efisiensi anggaran daerah menyusul adanya pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2026 mendatang.
Tak tanggung-tanggung pemangkasan dana TKD yang diterima Kotim pada 2026 mendatang mencapai Rp383 miliar dibandingkan 2025.
Kondisi itu mengharuskan pemerintah daerah betul-betul jeli dalam memilah dan memilih program dan kegiatan yang prioritas dan harus dijalankan pada tahun tersebut.
Baca juga: DPRD Kotim minta pemkab tegakkan Perda Pencegahan Narkoba
DPRD Kotim pun telah menyusun skema untuk menghadapi kondisi tersebut yang akan dibahas bersama pemerintah daerah selaku mitra kerja pada rapat pembahasan APBD 2026, yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2025 nanti.
“Pembahasan akan dimulai pada pekan depan, terutama untuk membahas pemangkasan dana transfer dari pusat yang cukup signifikan, untuk Kotim pemasangannya Rp383 miliar,” sebut Politisi Partai Demokrat ini.
Meskipun besaran pemangkasan sudah diketahui, pria yang biasa disapa Fajrin ini menyatakan bahwa Komisi I belum dapat membeberkan detail skema yang sudah mereka siapkan.
Hal ini dikarenakan, pembahasan dengan mitra kerja terkait, sangat krusial untuk menentukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang akan diefisienkan.
Oleh karena itu, Komisi I memilih untuk menunggu pembahasan resmi bersama mitra kerja untuk memastikan bahwa langkah efisiensi yang diambil tidak mengganggu program-program prioritas dan mendesak.
“Kalau sudah ada RAB maka kita bisa tau akan kemana anggaran ini, tapi untuk sekarang kami masih belum tahu, sehingga kami menunggu pembahasan. Insyaallah itu adalah hasil final,” demikian Fajrin.
Baca juga: DPRD Kotim dorong percepatan sirkuit atasi maraknya balapan liar
Baca juga: DPRD Kotim sebut pembangunan gerai koperasi bagian pemerataan ekonomi
Baca juga: Legislator Kotim usulkan rumah singgah bagi warga berobat di Palangka Raya