DPRD Kotim sebut evaluasi akhir tahun modal untuk perbaikan pembangunan

Jumat, 2 Januari 2026 19:58 WIB

Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap hasil rapat evaluasi akhir tahun 2025 yang digelar pemerintah kabupaten (Pemkab) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

“Hasil evaluasi akhir lalu harus menjadi modal agar bisa lebih maju di 2026. Artinya, dari Januari sampai Desember 2025 kita sudah tau apa yang masih menjadi kelemahan, jadi tinggal bagaimana kita memperbaiki itu dan yang belum terlaksana di 2025 agar bisa dilaksanakan di 2026,” kata Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur di Sampit, Jumat.

Rudianur menjelaskan, agenda evaluasi tahunan ini merupakan langkah krusial untuk memetakan capaian serta kelemahan yang terjadi sepanjang 2025. Menurutnya, hasil evaluasi ini harus menjadi modal dasar untuk melakukan perbaikan di tahun 2026.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini yang turut menyimak hasil rapat evaluasi akhir tahun tersebut pun memberikan catatan kritis, baik itu bagi Pemkab Kotim, Polres Kotim dan Kodim 1015/Sampit.

Mulai dari Polres Kotim. Meskipun, secara umum tren kejahatan di Kotim sepanjang 2025 menurun, namun menurutnya angka kasus yang dilaporkan oleh Polres Kotim masih cukup tinggi.

“Kita ambil contoh angka kecelakaan lalu lintas, kalau kita lihat di evaluasi masih lumayan tinggi. Begitu juga kasus narkoba. Makanya, kami berharap di 2026 kasus-kasus ini bisa lebih ditekan lagi,” ucapnya.

Oleh karena itu, Rudianur mendorong agar sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah diperkuat. Ia menilai ada korelasi antara kedua belah pihak tersebut dalam penanganan berbagai tindak pidana atau pelanggaran hukum.

“Angka kecelakaan lalu lintas seringkali berkaitan erat dengan infrastruktur. Jalan yang berlubang, sempit dan minim penerangan harus segera dibenahi karena itu menjadi salah satu pemicu kecelakaan. Saran kami, Polres tetap berkolaborasi dengan pemkab,” tambahnya.

Selanjutnya, DPRD Kotim menyoroti progres program Koperasi Merah Putih yang merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) dan peran dari TNI atau dalam hal ini Kodim 1015/Sampit.

Berdasarkan laporan dari Kodim 1015/Sampit, progres pembangunan Koperasi Merah Putih di 2025 masih belum optimal. Saat ini masih dalam tahap pembangunan di beberapa desa dan kecamatan. Ia pun berharap 2026 progres tersebut bisa lebih baik.

“Belum banyak yang bisa kami simpulkan dari laporan ini, karena program ini tergolong baru. Jika berjalan penuh selama satu tahun di 2026, saya yakin laporannya akan jauh lebih bagus bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kemudian kepada Pemkab Kotim, khususnya berkaitan dengan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kotim pada 2026.

Rudianur menekankan bahwa efisiensi anggaran ini bukan berarti pembangunan harus terhenti. Ia mendorong Pemkab Kotim untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kita tidak harus selalu bergantung pada APBD atau APBN. Di Kotim banyak pengusaha dan perusahaan besar. Jangan sampai mereka hanya bekerja di sini tapi hasilnya dibawa keluar semua. Ini hanya masalah komunikasi, ajak mereka berkolaborasi membangun daerah,” demikian Rudianur.