DPRD minta Pemkot Palangka Raya perketat pengawasan MBG

Senin, 2 Maret 2026 11:43 WIB

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery. ANTARA/Rajib Rizali

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Khemal Nasery meminta pemerintah kota memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah guna memastikan kualitas makanan yang diterima siswa sesuai standar gizi.

"Masyarakat juga memiliki hak untuk ikut mengawasi jalannya program tersebut. Pengawasan publik sangat penting, apalagi program ini dibiayai dari uang rakyat sehingga harus transparan,” katanya di Palangka Raya, Senin.

Dia menyampaikan, keterlibatan masyarakat dapat menjadi kontrol sosial agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua siswa.

“Kalau menemukan menu yang tidak layak atau tidak sesuai standar, silakan didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi,” ucapnya.

Khemal menjelaskan, setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menolak menu MBG apabila dinilai tidak memenuhi standar gizi atau tidak layak konsumsi.

Ia mengingatkan agar pengelola program tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan benar-benar memprioritaskan kesehatan dan kebutuhan gizi anak-anak.

“Jangan sampai tujuan meningkatkan gizi anak justru terabaikan karena ingin menekan biaya atau mencari keuntungan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran per paket menu MBG sebesar Rp10 ribu untuk setiap anak, sementara pengelola SPPG mendapatkan alokasi Rp2 ribu untuk biaya operasional.

Dia menegaskan, transparansi rincian anggaran menjadi hal penting guna mencegah kesalahpahaman serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan program.

“Perbaikan kualitas harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya pada momen tertentu, agar tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai,” demikian Khemal.