Muara Teweh (ANTARA) - Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, mendukung penuh terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat operasional koperasi sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi desa.
"Saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mempercepat operasional Koperasi Merah Putih. Program ini bukan hanya penugasan nasional, tetapi kebutuhan nyata masyarakat desa untuk menggerakkan ekonomi lokal," kata Patih Herman di Muara Teweh, Jumat.
Dia mendukung rencana percepatan melalui pembentukan gerai usaha seperti gerai kantor, sembako, apotek, klinik, simpan pinjam, logistik, dan unit produktif lainnya. Ia menilai langkah tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi di wilayah Barito Utara.
“Jika koperasi mampu menghadirkan layanan nyata seperti sembako, klinik, atau unit simpan pinjam, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini bisa menekan inflasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan warga,” ucapnya.
Dia menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengelola koperasi serta pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, banyak koperasi tidak berkembang karena lemahnya manajemen internal dan minimnya pendampingan.
“Saya berharap rakor ini menghasilkan strategi yang benar-benar aplikatif. Pengurus koperasi harus dibekali kemampuan manajemen usaha, tata kelola keuangan, hingga pemasaran. Tanpa itu, koperasi sulit berkembang,” tambahnya.
Patih Herman juga mengapresiasi Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara yang telah menyelenggarakan rakor dengan melibatkan 250 peserta, termasuk perangkat desa, pengurus koperasi, serta satgas terkait.
Dengan dukungan pemerintah daerah dan legislatif, ia optimistis percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih dapat terwujud secara merata di seluruh desa dan kelurahan di Barito Utara.
“Kita ingin koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi rakyat. Jika koperasi maju, desa kuat, dan masyarakat sejahtera,” ujar dia.
Terkait dari total 96 Kopdeskel Merah Putih di Barito Utara, baru enam yang beroperasi. Menurutnya, hal ini menjadi alarm bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja lebih fokus dan terstruktur.
“Data itu menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Semua pihak, baik pemerintah desa, pengurus koperasi, hingga pendamping lapangan, harus benar-benar bergerak cepat. Jangan sampai program strategis ini hanya berjalan di atas kertas,” Patih Herman.