Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto menilai pemerintah daerah (pemda) saat ini tengah berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pemotongan dana transfer pusat yang cukup signifikan.

"Kami menilai bahwa kondisi yang bapak ikut kesini ini sebetulnya dihadapi semua daerah yang ada di Indonesia, tidak hanya bapak. Semua daerah ini memohon keadilan sebagai daerah penghasil," ujar Sigit saat rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR RI bersama Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin.

Baca juga: Anggota DPR desak usut tuntas kerugian ekologi tiga perusahaan tambang di Kalteng

Menurut Sigit, kondisi yang dihadapi daerah-daerah penghasil sumber daya alam bukan hanya masalah tiga kabupaten tertentu, melainkan persoalan nasional yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya upaya meningkatkan PAD, karena dana transfer ke daerah banyak yang dipotong, sehingga daerah kesulitan membiayai pembangunan. 

Baca juga: Kementerian LH soroti kinerja sampah kabupaten/kota Kalteng perlu pengawasan ketat

Sigit juga mendorong keterlibatan lebih besar daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Mineral (SDM).

Ia juga mengapresiasi inisiatif visioner yang diajukan beberapa daerah, termasuk usulan Participating Interest (PI) bagi daerah penghasil energi. 

Untuk sektor migas, daerah penghasil telah memperoleh PI sebesar 10 persen. Ke depan, formulasi kebijakan ini akan dikaji lebih lanjut agar tidak hanya berlaku pada migas, tetapi juga mencakup seluruh daerah penghasil tambang, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih adil dan merata oleh daerah.​​​​​​​

Baca juga: DPR minta PLN-Pertamina siap hadapi lonjakan energi saat Idul Fitri

Ia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Jeneponto yang menjadi penghasil pembangkit listrik.

"Konsepnya kalau menurut saya, ini dibikin kayak PI, Pak Ketua. Usulkan kepada Menteri agar daerah juga dapat Participating Interest tidak hanya migas, tapi juga energi angin dan PLTU. Kalau migas dapat 10 persen, energi lainnya juga harus ada," katanya.

Baca juga: Anggota DPR RI soroti penyitaan lahan oleh Satgas PKH

Baca juga: Masih ada warga Kalteng belum nikmati listrik, anggota DPR soroti pemerataan energi