Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menyoroti distribusi hasil perikanan laut yang masih banyak dipasarkan ke luar daerah, meski produksi di dalam provinsi cukup tinggi.
“Dalam kondisi tertentu nelayan tentu memilih jalur pemasaran yang memberikan nilai ekonomi lebih baik. Ini menunjukkan mekanisme pasar berjalan rasional, tetapi juga menandakan daya saing distribusi di dalam daerah masih perlu diperkuat,” katanya, Senin.
Fenomena tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor harga, akses pasar, dan efisiensi distribusi.
Namun demikian, kondisi ini juga menjadi indikator bahwa sistem perdagangan dan pemasaran di dalam daerah belum sepenuhnya mampu bersaing.
“Potensi produksi perikanan kita cukup besar, sehingga seharusnya bisa lebih mendorong penguatan ekonomi lokal jika didukung sistem tata niaga yang kompetitif,” ucapnya.
Siti mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025 mencatat produksi perikanan tangkap di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 159 ribu ton lebih.
Capaian tersebut menunjukkan potensi besar yang seharusnya mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian daerah.
“Nilai tambah ini belum optimal karena distribusi masih banyak bergantung pada pasar luar daerah,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kalteng terima tuntutan warga soal kerusakan jalan Katingan Hulu
Siti juga menilai, kondisi ini juga dipengaruhi keterbatasan infrastruktur dan akses di sejumlah wilayah, termasuk daerah pesisir dan sentra perikanan.
Salah satu contohnya di Kabupaten Pulang Pisau, yang sarana penunjang seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, dan rantai dingin masih terbatas.
“Terbatasnya infrastruktur dan konektivitas membuat arus pemasaran cenderung mengikuti wilayah yang lebih mudah dijangkau,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat sistem distribusi dan meningkatkan daya saing pasar dalam daerah.
Selain itu, pembangunan infrastruktur serta sistem logistik yang lebih efisien dinilai penting agar hasil produksi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi agar produksi yang sudah baik diikuti peningkatan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat,” demikian Siti.
Baca juga: Waket DPRD Kalteng sebut Retret Akmil momen perkuat komunikasi antar daerah
Baca juga: Legislator minta kepedulian pemerintah pusat perbaiki jalan di Kalteng
Baca juga: DPRD Kalteng minta pelapor penimbunan BBM dijamin keamanannya