Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut kasus korupsi yang menyeret Ketua DPR RI, yang Juga Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto (SN), merupakan cerminan etika politik di Indonesia masih rendah.
"Bagi saya kasus SN tersebut cerminan standar etika politik kita yang rendah. Pada kasus SN digambarkan bahwa ada standar politik yang rendah sekali," kata Dahnil di Palangka Raya, Minggu.
Panglima Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) ini mengatakan banyak di negara lain, seorang pejabat yang diputuskan jadi tersangka akan mundur dari jabatannya, namun pada kasus Setnov justru berbeda.
"Kalau kita lihat di banyak negara, jangankan orang jadi tersangka, dituduh terlibat korupsi saja mundur, karena standar moralnya tinggi," tambahnya.
Meski demikian, menurut dia, dalam kasus tersebut yang harusnya mendapat kritik bukan SN secara pribadi tetapi termasuk partai Golkar dan DPR RI.
"Kok mereka diam saja ketika dipimpin seorang tersangka. Jadi ada standar moral yang rendah sekali ketika mereka dipimpin seorang tersangka. Kedua korupsi SN sebarannya merata, sehingga tidak berani bersikap terang dan tegas terhadap SN," kata Dahnil.
Untuk itu, dia selaku Ketum PP Pemuda Muhammadiyah menerangkan bahwa rendahnya etika politi tersebut akan turut menjadi bahasan dalam acara Tanwir Pemuda Muhammadiyah.
Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus Setya Novanto saat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut menghadiri pawai ta`aruf dan jalan sehat dalam agenda rangkaian Tanwir ke-2 Pemuda Muhammadiyah yang digelar di Kota Palangka Raya.
Pembukaan Tanwir ini sendiri akan dilaksanakan Senin (27/11). Setidaknya akan ada tiga tokoh nasional, yakni Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang akan hadir.
Selain ketiga tokoh tersebut, pada Tanwir Pemuda Muhammadiyah ke-2 yang berpusat di Kota Palangka Raya ini juga turut hadir Ahmad Hanif Rais, Agus Harimurti Yudhoyono dan Aryo Djojohadikusumo dan Sekjen Perindo Ahmad Taufik.
