Buntok (ANTARA) - Komisi I dan Komisi III DPRD Barito Selatan melaksanakan pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 bersama tim anggaran pemerintah kabupaten setempat.
"Pembahasan ini dengan agenda menerima masukan dari Komisi, dan Badan Anggaran DPRD terkait dengan PPAS yang telah diajukan pihak eksekutif," kata ketua DPRD Barito Selatan HM Farid Yusran di sela kegiatan tersebut di Buntok, Senin.
Ia mengatakan, pembahasan yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Peraturan tersebut menyebutkan bahwa PPAS dibahas antara badan anggaran bersama dengan tim anggaran pemerintah kabupaten. Tahapan itulah yang saat ini sedang dijalankan eksekutif dan legislatif.
"Berdasarkan peraturan pemerintah itu juga dijelaskan dalam pembahasannya harus berkonsultasi dengan komisi DPRD, dan sesuai jadwal kegiatannya dilaksanakan pada hari ini," kata Farid Yusran yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Farid Yusran menambahkan, dalam pembahasannya dengan mitra kerja tersebut berjalan secara normatif saja. Namun dia memprediksi suasana mungkin akan alot pada pembahasan tahap berikutnya.
Sedangkan usulan program yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, untuk sementara ini dinilai masih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Meskipun demikian, hal tersebut akan terlihat nantinya pada pembahasan yang akan dilaksanakan pada Selasa (12/11) yang berkaitan dengan bidang ekonomi," demikian kata Farid Yusran.
Sementara itu, pembahasan yang berlangsung di ruang VIP DPRD Barito Selatan itu dilaksanakan antara komisi I bersama tim anggaran Pemkab setempat yang diketuai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Syahrani. Kemudian pembahasan dilanjutkan antara komisi III bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
