Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, menegaskan seruan jihad yang ditambahkan pada azan adalah keliru dan tidak boleh dilakukan di dalam masjid.
Azan hayya alal jihad itu keliru, harus diluruskan. DMI menyatakan secara resmi menolak hal-hal seperti itu, kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa jihad jangan dipahami sebagai konteks negatif untuk melakukan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama Islam.
"Jihad tidak selamanya bermakna negatif karena menuntut ilmu atau berdakwa juga bisa diartikan sebagai jihad. Sehingga kalau mau berjihad, dapat dilakukan dalam menuntut ilmu atau berdakwa, kata dia.
Sebelumnya, beredar video di media sosial bermuatan muazin yang mengumandangkan azan namun disertai ucapan hayya alal jihad di masjid. Jemaah yang berada di sekitar muazin tersebut kemudian mengikuti ucapan itu sambil mengepalkan tangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, mengatakan seruan jihad dalam kumandang azan itu tidak relevan jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Jika seruan itu dimaksudkan memberi pesan berperang, jelas tidak relevan. Jihad dalam negara damai seperti Indonesia tidak bisa diartikan sebagai perang, kata dia.
Ia juga meminta seluruh pihak, umat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk menahan diri serta melakukan pendekatan persuasif dan lewat dialog dalam menanggapi hal itu.
Berita Terkait
Gagal tes masuk TNI, Joni Si Bocah Merah Putih dipanggil ke Kodim
Selasa, 6 Agustus 2024 15:27 Wib
Ganjar Pranowo sepakat dengan JK soal pemimpin harus sabar
Kamis, 11 Januari 2024 12:02 Wib
Tak bisa gabung TPN Ganjar-Mahfud, JK: Saya hargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin baik
Senin, 20 November 2023 14:56 Wib
Jusuf Kalla : Saya pilih pemimpin yang mencintai masjid
Rabu, 15 November 2023 13:41 Wib
Jusuf Kalla nyatakan posisi netral di Pemilu 2024
Senin, 6 November 2023 20:26 Wib
Sulit kalau Pilpres 2024 satu putaran
Rabu, 4 Oktober 2023 19:10 Wib
JK sebut pertemuannya dengan SBY bahas masa depan bangsa
Rabu, 4 Oktober 2023 13:28 Wib
Ongkos politik Ketum Golkar bisa capai Rp500-600 miliar
Senin, 31 Juli 2023 14:35 Wib