Ini prediksi pakar teknologi soal data privasi pada 2021

id privasi data,pakar teknologi,Ini prediksi pakar teknologi soal data privasi pada 2021

Ini prediksi pakar teknologi soal data privasi pada 2021

Ilustrasi - Perlindungan Data Pribadi. ANTARA/Shutterstock

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2020 menunjukkan pentingnya infrastruktur yang terhubung dan layanan digital bagi fungsi masyarakat sehari-hari, yang menyebabkan pergeseran sikap terhadap privasi dan cara pandang masyarakat, organisasi dan pemerintah.

Pakar privasi di Kaspersky, Vladislav Tushkanov, melihat tahun lalu menjadi waktu bagi pengguna untuk pertama kalinya menyadari seberapa besar informasi yang mereka bagikan dan apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan.

"Akibatnya, privasi telah menjadi topik panas di persimpangan kepentingan pemerintah, perusahaan dan pribadi, yang memunculkan banyak tren yang berbeda dan bahkan bertentangan dalam bagaimana data tersebut dikumpulkan dan privasi dipertahankan - atau, justru sebaliknya, dilanggar," ujar Tushkanov dalam keterangan tertulis, Rabu.

Baca juga: Pesan status Whatsapp bisa curi data pribadi hoaks

Menurut peneliti, privasi konsumen akan menjadi sebuah proposisi nilai dan dalam banyak kasus, membutuhkan biaya. Peningkatan pengumpulan data selama pandemi, dan gejolak politik yang menyebar dan berkembang ke platform digital, telah menjadi satu untuk menghasilkan pertumbuhan yang cepat dalam kesadaran publik tentang pengumpulan data tanpa batas.

Karena semakin banyak pengguna yang ingin menjaga privasi mereka, organisasi menanggapi dengan menawarkan produk yang berfokus pada privasi -- jumlah dan keragamannya akan terus bertambah.

Selain itu, vendor perangkat kesehatan pintar akan mengumpulkan data yang semakin beragam -- dan penggunaannya juga demikian. Data yang dikumpulkan oleh pelacak kebugaran (fitness tracker), pemantau tekanan darah, dan perangkat lain turut banyak digunakan dalam kasus pengadilan, belum lagi oleh pemasar dan perusahaan asuransi yang juga merasakan manfaatnya.

Dengan kesehatan menjadi perhatian publik, permintaan akan data semacam itu diprediksi akan terus berkembang.

Prediksi selanjutnya, pemerintah akan semakin menaruh perhatian pada akumulasi data berteknologi besar -- dan lebih aktif dalam peraturannya.

Baca juga: Google selidiki seorang tim AI yang tangani data sensitif

Sebagian besar organisasi swasta menolak untuk berbagi data ini, pemerintah diperkirakan akan merespons dengan lebih banyak peraturan yang menghalangi privasi online, dengan perdebatan paling sengit seputar teknologi pelestarian privasi seperti enkripsi end-to-end, DNS-over-HTTPS, dan mata uang kripto.

Perusahaan data juga diperkirakan akan menemukan sumber data yang semakin kreatif, namun terkadang cenderung mengganggu, demi mendorong mesin analisis perilaku.

Pakar privasi juga memprediksi komputasi multi-pihak, privasi diferensial, dan pembelajaran federasi akan menjadi lebih banyak digunakan.

Saat perusahaan menjadi lebih sadar tentang data apa yang sebenarnya mereka butuhkan, dan konsumen menolak pengumpulan data yang tidak dicentang, alat privasi lebih canggih diprediksi akan bermunculan dan menjadi banyak digunakan. Sementara, organisasi teknologi besar memainkan peran untuk menjamin kebaruan standar privasi pengguna yang lebih ketat.

Terakhir, perangkat keras yang lebih canggih diprediksi akan muncul, memungkinkan pengembang untuk membuat alat yang mampu memproses data tingkat lanjut, sehingga dapat mengurangi jumlah data yang dibagikan oleh pengguna dengan organisasi.

"Saya berharap tahun ini dan tahun-tahun mendatang kami dapat menemukan keseimbangan antara penggunaan data oleh pemerintah dan bisnis, dan menghormati hak privasi," kata Tushkanov.

"Sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahwa kita sebagai konsumen memang tidak memiliki kendali penuh atas data kita. Tapi ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh kembali sebagian dari kendali dan privasi atas data pribadi yang kita miliki," dia menambahkan.

Baca juga: WhatsApp dituntut terkait privasi data

Baca juga: Tiktok dituntut anak 12 tahun terkait keamanan data

Baca juga: WhatsApp diminta terapkan prinsip perlindungan data pribadi