London (ANTARA) - Pemerintah Inggris berencana membatalkan paspor COVID-19 sebagai persyaratan legal untuk acara besar, demikian menurut The Daily Telegraph pada Minggu (30/5).
Pejabat Inggris yang meninjau sertifikat status COVID-19 yakin tidak ada peluang hukum akan diubah untuk mengamanatkan penggunaannya di Inggris Raya, tambahnya.
Juru bicara pemerintah melalui pernyataan mengatakan kepada Reuters bahwa peninjauan sertifikat vaksin COVID-19 masih dalam proses dan belum ada keputusan yang diambil.
Terdapat peningkatan kekhawatiran atas prospek sertifikat vaksin yang disuarakan oleh Partai Konservatif Inggris, serta anggota dewan oposisi dan kelompok HAM.
Pada April 2021 lalu, Perdana Menteri Boris Johnson juga mengisyaratkan masalah etika yang bersumber dari sertifikat vaksin COVID-19 tersebut.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Dokter : Penderita diabetes masuk prioritas vaksin flu
Rabu, 6 Maret 2024 15:31 Wib
Calon haji tetap harus divaksin COVID-19
Selasa, 20 Februari 2024 15:35 Wib
Dokter sebut vaksin HPV perlu diberikan sedini mungkin
Selasa, 13 Februari 2024 16:45 Wib
Cek fakta, vaksin polio tetes upaya Kemenkes bahayakan anak Indonesia
Selasa, 30 Januari 2024 13:27 Wib
Dinas Pertanian Palangka Raya mewaspadai penyebaran kasus rabies
Sabtu, 21 Oktober 2023 16:00 Wib
Indonesia kirim 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan
Rabu, 20 September 2023 15:00 Wib
Peringati Hari Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemprov Kalteng laksanakan vaksinasi rabies
Sabtu, 26 Agustus 2023 16:18 Wib
DPRD Barsel dukung langkah pemkab laksanakan vaksin HPV dan RV
Kamis, 17 Agustus 2023 8:10 Wib