Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp15 triliun pada Maret 2023 untuk menambah dana abadi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) saat ini mencapai Rp134,1 triliun.
"Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya ungkit manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masyarakat yang lebih luas, terutama dalam bidang pendidikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram resminya @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Senin.
Sebagai bukti nyata manfaatnya, pada tahun ini LPDP ditargetkan untuk membiayai 7.000 orang penerima beasiswa dari program native LPDP, sebanyak 287.591 orang dari program kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 41.826 orang dari program kolaborasi Kementerian Agama, serta 75 riset baru dan 39 riset lanjutan.
Sri Mulyani menyebutkan seluruh peserta dan program tersebut dibiayai menggunakan hasil kelolaan dana abadi yang pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp8 triliun.
Secara akumulasi, LPDP telah membiayai 198.147 generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. BLU ini juga telah membantu membiayai 2.069 proyek penelitian yang diharapkan mampu mengakselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia.
"Inilah wujud penyaluran APBN #UangKita demi masa depan bangsa. Saya harap, semakin banyak generasi muda Indonesia yang dapat merasakan manfaatnya untuk mencapai cita-citanya," ujar dia.
Adapun pembiayaan investasi pada BLU LPDP tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp20 triliun dengan target penyaluran tahun 2023 sebesar Rp3,08 triliun dari hasil kelolaan dana abadi di bidang pendidikan.
Secara keseluruhan, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk pembiayaan investasi sebesar Rp176,3 triliun pada tahun ini, antara lain sebesar Rp85,3 triliun atau 48,5 persen akan digunakan untuk mendukung klaster infrastruktur.
Selain infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi untuk klaster pendidikan sebesar Rp20 triliun, perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun, pangan dan lingkungan hidup Rp4,8 triliun, kerja sama internasional Rp3,5 triliun, klaster lainnya Rp58 triliun, serta klaster kewajiban penjaminan Rp330 miliar.
