Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhajirin mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah provinsi, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur.
Evaluasi itu karena saat ini dua BUMD tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekalipun mendapat penyertaan modal yang cukup besar dari pemerintah, kata Muhajirin di Palangka Raya, kemarin.
"Dua lembaga BUMD itu, mohon maaf, seperti hidup segan mati tak mau. Disubsidi habis-habisan, tapi hasilnya tidak terlihat," ucapnya.
Dirinya pun menyoroti pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang akan membuat pemerintah harus cermat dalam mengeluarkan setiap rupiah anggaran, termasuk juga untuk penyertaan modal BUMD.
Politikus Demokrat ini menegaskan dalam kondisi tersebut, seluruh lembaga daerah harus mampu memberi kontribusi dan menjadi sumber pendapatan, bukan justru menambah beban keuangan daerah.
"Kalau di anggaran 2025 ini tidak ada penyertaan modal lagi. Tapi untuk APBD 2026 kita belum melihat karena belum tahu juga seperti apa strukturnya nanti," kata Muhajirin.
Legislator Kalteng itu pun berharap Gubernur Agustiar Sabran bersama pemerintah kabupaten dan kota, dapat berperan aktif dalam menemukan usaha yang produktif dan benar-benar berkontribusi pada PAD.
"Jadi kalau usaha BUMD hasilnya hanya untuk menutupi gaji dan biaya operasional, ya maka perlu dievaluasi menyeluruh oleh biro otonomi daerah. Dewan tentu akan mendorong hal itu," demikian Muhajirin.
DPRD Kalteng minta pemprovevaluasi dua BUMD
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Muhajirin. ANTARA/HO.
